Kian Mendesak, Kebutuhan UU Farmasi di Era Digital

0

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, ternyata hingga saat ini tak memiliki Undang-Undang Farmasi. Padahal, obat bisa menjadi racun jika dikonsumsi tidak sesuai aturan.

“Banyak hal baru dalam kefarmasian yang perlu diatur, di era digital saat ini. Kita butuh undang-undang yang mengatur soal farmasi,” kata Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Nurul Falah Eddy Pariang dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Acara itu digelar terkait rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAI dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) di Bandung pada 12-15 Maret 2019. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Rakernas dan PIT 2019 yang juga Wakil Bendahara IAI, Sutrisno Untoro.

Ditambahkan, IAI akan mengambil insiatif dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undangan (RUU) Farmasi. Draft tersebut akan diajukan ke DPR-RI periode 2019-2024 agar bisa masuk dalam Program legislasi Nasional (Prolegnas).

“Kami menargetkan draft RUU Farmasi ini diajukan sejak 2014 lalu. Tetapi kami tidak putus asa. Draft ini akan kami ajukan lagi ke DPR periode mendatang. Tentu saja sambil dilakukan perbaikan, terkait peran farmasi di era digital,” ujarnya.

Urgensi itu, lanjut Nurul Falah, mengutip hasil survey yang dilakukan Hootsuite pada 2018 lalu bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang atau 50 persen dari total penduduk. Dari jumlah itu, 90 persen diantaranya pengguna aktif media sosial.

“Dunia farmasi termasuk bidang yang terkena dampak di era digital. Pasien kini bisa mendapat obat tanpa perlu ke apotik. Penyampaian informasi obat, pelaksanaan konseling, bahkan pemantauan kepatuhan minum obat pun bisa dilakukan tanpa perlu bertemu pasien,” ujarnya.

Nurul menambahkan, perubahan atas dunia apoteker di era digital sebenarnya telah dilaporkan ke menteri kesehatan sejak tahun lalu. Lalu disepakati, perubahan itu akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Namun, rencana tersebut hingga kini belum terealisasi.

“Penjualan obat online sebenarnya bukan hanya masalah yang dihadapi IAI, tetapi juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terutama penjualan obat pada blog pribadi. Karena begitu blog itu ditutup, tak lama bermunculan blog baru dengan nama lain,” tuturnya.

Untuk itu, kata Nurul Falah, rakernas IAI mendatang mengundang sejumlah narasumber dari India, Italia, Filipina dan Taiwan yang akan membahas dunia apoteker di era digital, termasuk platform e-commerce di sejumlah negara.

“Perlu pengawasan yang komprehensif dan IT-based, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan sediaan farmasi. Siapa pengantar obat pun harus jelas aturannya. Kami khawatir obat itu ditukar dengan obat palsu. Efeknya akan berbahaya. Karena obat yang dikonsumsi tidak sesuai aturan, bisa jadi racun,” kata Nurul Falah.

Kendati demikian, Ketua Umum IAI menegaskan, kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Untuk itu, apoteker harus meningkatkan perannya sebagai satu-satunya tenaga kesehatan yang berwenang dan kompeten di bidang kefarmasian. (Tri Wahyuni)