CIREBON (Suara Karya): Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dapat diterima sekolah secara cepat dan tepat. Namun, fakta kadang berkata sebaliknya. Meski keterlambatan tak parah seperti di masa lalu.
“Banyak kemajuan dalam program dana BOS. Pertama, dana itu langsung diterima ke sekolah. Ini benar-benar meringankan pekerjaan sekolah,” kata Kepala SMPN 7 Kota Cirebon, Euis Sulastri dalam percakapan di ruang kerjanya, Selasa (22/11/22).
Kendati demikian, Euis mengungkapkan, keterlambatan masih sering terjadi meski waktunya tidak separah seperti di masa lalu. Keterlambatan kini berkisar 2 minggu hingga satu bulan.
Belajar dari pengalaman itu, lanjut Euis, pihaknya menggagas pembuatan tabungan sekolah. Setiap siswa diingatkan untuk mengisihkan uang jajan Rp1-2 ribu untuk ditabung di sekolah.
“Tabungan sekolah ini bersifat sukarela. Guru hanya mengingatkan tentang manfaat menabung, sehingga siswa terdorong,” ujarnya.
Manfaat menabung di sekolah, menurut Euis, siswa tak perlu lagi minta uang kepada orangtua jika ada kegiatan yang diadakan sekolah. Sehingga orangtua juga merasa tidak terbebani.
“Sebagai Sekolah Penggerak, kami memiliki banyak kegiatan yang mendorong siswa untuk berprestasi. Mereka bisa ikut lomba-lomba antar sekolah yang diadakan kota atau provinsi. Dan kegiatan lain yang mendorong siswa untuk berkreasi,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Euis, penerapan Kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar di luar kelas. Hal itu membuat sekolah untuk mengembangkan kegiatan yang dapat mengakomodir target tersebut.
“Kami punya hutan sekolah dimana siswa bisa belajar membuat pupuk dan merawat beragam tanaman buah. Kami juga melakukan budi daya ikan nila dan hidroponik di pekarangan sekolah. Pengelolaan diserahkan ke siswa dengan pembagian kerja yang jelas,” tuturnya.
Dana dari tabungan sekolah, lanjut Euis, selain digunakan oleh siswa juga bisa dipinjam sekolah guna mengatasi keterlambatan dana BOS.
“Karena keterlambatan itu tak lama, jika ada kebutuhan sekolah yang mendesak bisa pinjam dulu dari tabungan sekolah. Termasuk, gaji untuk guru dan tenaga kependidikan honorer,” katanya.
Keberadaan tabungan siswa tersebut menolong sekolah terhindar dari jeratan rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi.
“Ada beberapa sekolah yang terpaksa pinjam uang dari rentenir, karena kebutuhan yang mendesak. Lalu bingung saat harus bayar karena bunganya yang tinggi,” ungkapnya.
Ditanya besaran alokasi dana BOS untuk membayar honorer, Euis menyebut sekitar 38 persen dari total Rp 1,2 miliar dana BOS yang diterima. Guru dan tenaga kependidikan honorer di sekolah itu ada 23 orang.
“Tenaga mereka dibutuhkan untuk hal-hal yang terkait IT dan beragam laporan dan program. Karena guru sudah sibuk dengan urusan mengajar. Apalagi di era Kurikulum Merdeka saat ini dimana guru dituntut untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan,” kata Euis menandaskan. (Tri Wahyuni)