JAKARTA (Suara Karya): Proyek keramba jaring apung (KJA) offshore milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipasang ditiga wilayah yakni Pangandaran (Jabar), Karimunjawa (Jateng) dan Sabang (Aceh) dikhawatirkan mangkrak. Pasalnya, peralatan canggih yang diimpor dari Norwegia itu belum juga diperbaiki setelah mengalami kerusakan usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran mangkrak didasari pihak terkait yang bertanggungjawab atas proyek ini masing saling menunggu, sehingga KJA yang rusak tersebut masih belum bisa dilakukan perbaikan.
“Saya tidak tahu masih menunggu apa lagi, (terjadi) saling menunggu, soalnya uang (beli KJA) masih belum dibayar semuanya. Kalau menurut perjanjian garansi mungkin, itu dibayar dulu baru dikerjakan. Kalau dibayar dulu, nanti (dikhawatirkan) tidak beres, kan salah, karena itu masih uji coba masih tanggung jawab mereka (produsen),” kata Sumber suarakarya.co.id yang tidak bersedia disebutkan namanya di Jakarta, Kamis (20/9).
Dari hasil peninjauan lapangan oleh tim dari Kementerian Koordinator Kemaritiman lanjut Sumber tersebut, di Pangandaran ada empat dari delapan lubang KJA offshore mengalami kerusakan.
“Dua yang rusak sudah ditarik ke dekat pelabuhan. Yang dua lagi rusak masih di lokasi juga akan ditarik Minggu depan. Katanya diamankan dekat pelabuhan juga. Intinya, yang empat itu harus diperbaiki oleh pemborongnya PT Perinus,” paparnya.
Sementara di Karimun Jawa, dari delapan lubang yang diisi ikan hanya satu lubang sebanyak 650 ekor. Itu, sebagai uji coba, tapi sudah dioffshore. Satu dintaranya rusak,” ujarnya.
“Dilihat dari kesiapan proyek, dikatakan peralatan yang canggih itu harus diisi dengan ratusan bibit ikan per lubang. “Bibitnya diproduksi oleh balai-balai (pembibitan ikan di kementerian). Ada juga dari swasta tapi harusnya terklarifikasi, swastanya mana. Di antaranya di Buleleng, Bali ada pengembangan bidudaya air payau dekat pelabuhan. Namun, bibit masih kurang alat sudah dipasang. Jelas bibit tidak siap, rencananya kurang matang. Jadinya bisa mankrak,” katanya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Perinus Andri Budihardjo mengatakan, untuk di Pangandaran kita akan tarik KJA guna antisipasi kerusakan yang bereskalasi. Namun itu masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penarikannya
Ditanya mengenai data kerusakan yang ada dipihaknya, Andri justru menjawab dilakukan antisipasi kerusakan agar jangan sampai meluas. “Antisipasi jangan sampai mengalami kerusakan. Kondisi cuaca yang mungkin dapat mengakibatkan kerusakan pada KJA,” katanya kepada suarakarya.co.id melalui pesan Whatsapp, Kamis (20/9).
Sedangkan mengenai penangannya seperti apa terhadap kerusakan yang terjadi, nantinya Perinus akan melakukan penarikan KJA ke darat. “Kita lakukan penarikan ke darat,” ujarnya.
Meskipun tidak menjelaskan secara lebih rinci, dia mengatakan, pihaknya juga melakukan pengecekan dan KJA yang rusak sudah ada yang diperbaiki. (Indra DH)