JAKARTA (Suara Karya): Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 yang berlangsung di Jakarta, pada 23-27 Oktober 2023 telah resmi ditutup. Kongres tersebut menghasilkan 10 rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan Indonesia.
“Sepuluh rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029,” kata
Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, Suharti saat menutup KKI 2023 di Jakarta, Jumat (27/10/23).
Rencana aksi tersebut, lanjut Suharti, akan menjadi blueprint untuk kebijakan kebudayaan nasional Indonesia selama lima tahun kedepan. “KKI 2023 telah membuat keluaran rekomendasi yang membumi, menukik, dan memberi harapan bagi pemajuan kebudayaan,” ujarnya.
Disebutkan 10 rekomendasi KKI 2023, yaitu menegaskan kebudayaan sebagai daya utama dalam mewujudkan transformasi ke-Indonesiaan; periode 2024-2029 merupakan babak krusial dalam pemajuan kebudayaan; kebebasan berekspresi yang aman dan nyaman; dan pendidikan yang berkebudayaan merupakan ‘sekolah kehidupan’.
Selain itu, transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan; perekatan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif; dan teknologi digital untuk mengolah dataraya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat.
Kedelapan, masyarakat adat dan lokal lainnya merupakan subjek yang berdaulat atas kebudayaannya; Indonesia memerlukan suatu badan amanat pemajuan kebudayaan; dan model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan.
“Upaya pemajuan kebudayaan kita selama ini telah membuktikan bahwa kebudayaan tak sebatas warisan, tetapi juga kekuatan untuk mendorong kreativitas dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Suharti.
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan tonggak awal transformasi dan komitmen bersama untuk mewujudkan kebudayaan yang berkelanjutan.
Suharti mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjadikan rumusan KKI 2023 sebagai pijakan utama untuk melangkah ke depan, melakukan aksi nyata untuk kebudayaan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid menjelaskan, pelaksanaan KKI 2023 mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat.
“Hingga ditutup pada 27 Oktober lalu, ada 2.663 peserta yang berpartisipasi dalam perhelatan ini. Mereka datang dari berbagai wilayah Indonesia dengan beragam latar belakang, baik lintas bidang maupun lintas generasi,” kata Hilmar.
Ditambahkan, lebih dari 50 forum diskusi telah dilaksanakan. Bahasan mencakup berbagai aspek kebudayaan, seperti inklusivitas dan kebebasan berekspresi, interaksi seniman dan buku, kebudayaan dan pendidikan, pemberdayaan desa, kebudayaan dan teknologi, serta kelembagaan kebudayaan, dan lainnya.
Setiap tema dan sesi diskusi membentangkan pendekatan yang mendalam guna mengintegrasikan perspektif dari berbagai individu untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif dan implementatif untuk kemajuan kebudayaan Indonesia.
Hasil panen KKI 2023 bermuarakan pada urgensi terbentuknya sebuah kementerian yang secara khusus menangani kebudayaan secara terpadu, sebagai wujud hubungan dialektis antara kebudayaan, tanah air dan kebangsaan yang ditenun dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928.
Soal Dana Abadi Kebudayaan Daerah, Hilmar mengatakan, hal itu juga menjadi pokok bahasa yang menarik. Nantinya akan dibahas skema pengumpulan dana abadi kebudayaan daerah.
“Beberapa daerah menyatakan respon atas usulan Dana Abadi Kebudayaan Daerah. Namun, masih dicari solusi pengumpulan dananya,” kata Hilmar seraya menyebut Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola pemerintah saat ini menyentuh dana Rp7 triliun. (Tri Wahyuni)