KKI Minta Kemristekdikti Serius dalam Moratorium Pembukaan FK dan FKG

0

JAKARTA (Suara Karya): Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bersama 9 organisasi profesi lainnya meminta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk serius dalam pelaksanaan moratorium pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteraan Gigi (FKG).

“Pasalnya, selama masa moratorium Kemristekdikti terus mengeluarkan izin pembukaan FK. Bahkan tanpa diskusi dengan tim independen seperti dalam peraturan. Jumlahnya mencapai 14 FK,” kata Ketua KKI, Prof Bambang Supriyatno dalam penjelasan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Prof Bambang dalam kesempatan itu didampingi pewakilan dari 9 organisasi profesi yang bergabung untuk pernyataan sikap mereka terkait moratorium FK dan FKG. Ke-9 organisasi itu antara lain, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Selain itu masih ada Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan, Kemkes.

Dokter spesialis anak itu menjelaskan, moratorium pembukaan FK dan FKG telah diberlakukan sejak September 2016 lewat surat edaran Kemristekdikti No:2/M/SE/IX/2016 tentang Pendirian PT Baru dan Pembukaan Program Studi (prodi). Pembukaan prodi FK terkecuali untuk wilayah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) dan daerah tertentu atas kebutuhan khusus.

“Namun pada kenyataan, beberapa FK baru justru dibuka di Jakarta dan kota-kota besar lain yang selama ini dianggap sudah jenuh, bukan di wilayah 3T,” tuturnya.

Padahal, lanjut Prof Bambang, prosedur pembukaan FK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan salah satunya memerlukan rekomendasi tim independen yang dibentuk Kemristekdikti. Semua regulasi itu memastikan perlunya kehati-hatian dalam pembukaan Prodi Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

“Upaya pemerataan penyebaran tenaga dokter di Indonesia, tidak bisa diselesaikan dengan memperbanyak institusi pendidikan kedokteran dengan mutu yang kurang baik, baik dari aspek struktur, proses, output maupun outcome,” ujarnya.

Prof Bambang menambahkan, kebutuhan dokter di Indonesia sebenarnya sudah melebihi target. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan saat ini ada 50,2 dokter per 100 ribu penduduk. Padahal target hanya 45 dokter per 100 ribu penduduk.

“Dengan memperbanyak institusi pendidikan, banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari ketersediaan lahan, pembimbing internship, karena pendidikan kedokteran bertujuan menghasilkan dokter yang kompeten dan dapat bekerja,” katanya.

Sementara itu, menurut Prof Bambang, penilaian kompetensi dokter Indonesia melalui uji kompetensi secara nasional menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Tingkat kelulusan dari banyak FK masih sangat rendah pada FK yang masih terakreditasi C.

“Sebanyak 2.700 calon dokter terakumulasi tidak kunjung lulus (retaker) dan tidak dapat kepastian untuk hasil proses pendidikan yang cukup panjang. Hal itu seharusnya jadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin. Karena lebih dari 30 persen yang tidak memenuhi syarat jadi penyumbang utama atas penumpukan retaker,” ucapnya.

Masa tugas tim independen yang berakhir pada 2018 lalu, kata Prof Bambang, pun tidak segera diperbaharui. Secara hukum, izin pembukaan FK setelah berakhir masa tugas tim independen, adalah tidak sah karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan maupun peraturan dalam Pemenristekdikti.

Ditanyakan apakah KKI sudah menyampaikan keberatan ke Kemristekdikti, Prof Bambang mengatakan, pihaknya sudah bersurat sejak beberapa bulan lalu. Namun, tidak ada respon dari pihak Kemristekdikti.

Ditanya apa tindakan KKI jika permintaan tak kunjung direspon, apakah KKI akan melakukan tindakan esktrim seperti tidak memberi Surat Tanda Registrasi (STR) bagi calon dokter dari FK yang dibuka tanpa rekomendasi tim independen. Prof Bambang menyatakan hal itu bisa saja dilakukan. Namun, pihaknya akan menunggu dengan sabar undangan dari Kemristekdikti.

“Semoga setelah acara ini Kemristekdikti memanggil kami untuk bicara,” kata Prof Bambang menandaskan. (Tri Wahyuni)