KKP Komitmen Dorong Penguatan Usaha Perikanan

0
Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Suherman (kiri) menyerahkan bantuan kepada nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen untuk mendorong geliat usaha perikanan. Melalui Ditjen Perikanan Tangkap, KKP menyerahkan sejumlah bantuan bagi nelayan di Indramayu untuk mendorong penguatan usaha perikanan.

Diketahui, bantuan tersebut berupa fasilitasi permodalan, premi asuransi nelayan, penyerahan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan. Bantuan diserahkan secara simbolils oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman mewakili Dirjen Perikanan Tangkap, anggota Komisi IV DPR Ono Surono, Asisten Administrasi Setda Kabupaten Indramayu Suwenda Asmita, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Abdur Rosyid Hakim di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.

Dalam sambutannya di hadapan 320 orang nelayan dan pembudidaya ikan, Agus menyampaikan bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk membantu para nelayan dan pembudidaya ikan dalam meningkatkan perekonomian usaha perikanannya.

Selain itu, Agus juga meminta kepada nelayan agar mengedepankan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar kelestarian alam dan sumber daya ikan tetap terjaga.

Dia menjelaskan, Indramayu memiliki makna yang sangat penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan di tanah air. “Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Pak Ono Surono pernah melakukan kunjungan kerja ke Indramayu untuk menata Karangsong, dan sekarang TPI ini jauh lebih rapih dari sebelumnya,” kata Agus melalui siaran persnya yang diterima suarakarya.co.id di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Dikatakannya, sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan perikanan tangkap di Indramayu, berbagai program, kegiatan dan anggaran juga dikucurkan ke kabupaten ini, antara lain melalui: bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dengan jumlah yang besar, bantuan premi asuransi bagi nelayan yang mencatatkan sejarahnya karena baru pertama kali dilaksanakan mulai tahun 2016.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, bantuan fasilitasi permodalan di sektor perikanan tangkap menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga triwulan II tahun 2018 dengan kredit outstanding tercatat sebesar Rp 492,3 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 9.908 orang.

Secara simbolis bantuan permodalan ini diserahkan kepada 4 orang dan 4 koperasi yakni dari Bank Rakyat Indonesia menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) ritel kepada Winarno sebesar Rp. 500 juta, Bank Mandiri memberikan KUR kepada Toto Sugiarto sebesar Rp. 100 juta, Bank Negara Indonesia menyerahkan KUR kepada Sutari sebesar Rp. 50 juta dan Bank Jabar Banten menyampaikan KUR kepada Sudiyono sebesar Rp 50 juta.

Penyaluran kredit sektor perikanan tangkap dari Bank BRI di Kabupaten Indramayu mencapai 1.015 debitur total Rp. 70,14 miliar, Bank BNI sebanyak 13 debitur total Rp. 3,85 miliar, Bank Mandiri sejumlah 52 debitur dengan totat Rp. 2,194 miliar dan Bank Jabar Banten mencapai 32 debitur dengan total Rp. 22,216 miliar. Sedangkan bantuan permodalan dari BLU-LPMUKP diserahkan untuk koperasi Garam Rejeki Agung sebesar Rp. 2,5 miliar, Koperasi Mina Makmur Lestari sebanyak Rp. 200 juta, Koperasi Mina Sumitra sejumlah Rp. 8 miliar dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Jasa Hasil Windu sebesar Rp. 2 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Ono Surono menyampaikan apresiasinya atas segala upaya KKP dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di Kabupaten Indramayu.

“Komisi IV DPRRI bersama KKP selalu bersama-sama bersinergi untuk menemukan solusi-solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi nelayan, pembudidaya ikan, dan sektor perikanan kita,” tegasnya.

Menurut Ono, dunia perikanan adalah dunia yang unik. Setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing. Di Indramayu terdapat beberapa sentra nelayan yang saling memiliki ciri khasnya sendiri. Kearifan lokal harus diperhatikan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. (Indra DH)