JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk mendukung Program Kampung Iklim (Proklim).
“Kami targetkan ada 20.000 kampung iklim di seluruh Indonesia pada 2024. Sehingga kampung memiliki ketahanan dan mampu beradaptasi pada perubahan iklim,” kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dewanthi secara daring, Rabu (30/3/22)
Laksmi menyebut, tiga agenda yang bisa dijalankan dalam adaptasi perubahan iklim, yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap.
“Aksi adaptasi punya tantangan lebih, karena non tangible dan spesifik dari satu ekosistem ke ekosistem lain,” ucap Laksmi dalam diskusi bertajuk ‘Sinergi Program Kampung Iklim dengan Pengelolaan Hutan Produksi’ tersebut.
Aksi adaptasi merupakan bagian dari Proklim. Ditargetkan, ada 20.000 kampung iklim pada 2024. KLHK akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target tersebut.
“Perusahaan PBPH yang menjadi anggota APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) menjadi bagian dari kolaborasi yang akan kami bangun,” kata Laksmi menegaskan.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, Sri Tantri Arundhati memaparkan, saat ini sudah ada 3.270 kampung iklim dan diharapkan bisa bertambah menjadi 4 ribu kampung iklim pada 2022.
Tantri menjelaskan, hasil identifikasi ada 19.131 desa yang menjalankan program strategis, termasuk yang didukung pemegang PBPH. Desa binaan tersebut bisa didaftarkan menjadi bagian dari Proklim di Sistem Registri Nasional, sebuah sistem terpadu pegendalian perubahan iklim tingkat nasional.
“Jika didaftarkan ke dalam Proklim, maka SDM dan kapasitas lembaganya bisa ditingkatkan,” kata Tantri.
Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menyatakan, Proklim sangat relevan dengan pengelolaan hutan lestari yang dijalankan pemegang PBPH.
“Masyarakat yang harmonis dan berketahanan iklim akan menjadi modal unuk mencapai modal target mitigasi perubahan iklim yang dijalankan PBPH,” ucap Purwadi.
Ia menyatakan upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan akan membuahkan insentif bagi PBPH melalui Nilai Ekonomi Karbon seperti yang sudah diatur Peraturan Presiden No 98 tahun 2021.
Head of Partnership and Engagement APP Sinar Mas, Trisia Megawati menyatakan untuk mendukung Proklim pihaknya memperkuat program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang dijalankan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan hutan.
“DMPA dibangun tidak ‘top down’ tapi secara sinergi, berkolaborasi dengan masyarakat di tingkat tapak,” kata dia.
Dari identifikasi, ada 500 desa yang berpotensi menjadi DMPA yang tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Saat ini, program DMPA sudah mencapai 394 desa, yang melibatkan lebih dari 31.000 kepala keluarga. APP Sinar mas mengalokasikan dana dukungan sebesar 10 juta dolar untuk program tersebut.
Menurut Trisia, diantara desa binaan program DMPA ada 213 yang sudah mendaftar dan 147 diantaranya telah terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN). Bahkan, 29 desa binaan yang mendapat penghargaan sebagai Proklim Utama. Sedangkan sisanya sebagai proklim Madya dan Pratama.
Salah satu desa binaan APP Sinar Mas yang teregister sebagai kampung iklim adalah Desa Dataran Kempas, Jambi. Sekdes Desa Dataran Kempas Supari mengungkapkan, berkat dukungan APP Sinar Mas pihaknya mampu mengembangkan produksi kompos memanfaatkan limbah kotoran ternak, pelepah sawit dan abu boiler.
“Kami kini memproduksi 4.000 ton kompos per bulan dengan omzet mencapai Rp4 miliar per bulan,” kata Supari.
Omset tersebut dinikmati 7 kelompok dengan anggota, yang kebanyakan kaum wanita. Setiap bulan, mereka bisa memperoleh pendapatan hingga Rp3 juta. (Tri Wahyuni)
