JAKARTA (Suara Karya): KOMITE Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menemukan beras bantuan sosial (bansos) dari Bulog di wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi kualitasnya mengecewakan. Dengan demikian, KNPI mendukung langkah penghentian kerja sama antara Pemkab Bogor dengan Perum Bulog terkait pengadaan beras untuk bantuan sosial (bansos).
“Kita ketahui bersama Pemkab Bogor sudah menghabiskan dana Rp189,7 miliar lebih untuk membeli 18.000 ton beras yang dibagikan ke masyarakat yang terdampak Covid,” ungkap Ketua KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7/2020).
Menurut Hasyemi, anggaran pengadaan beras yang dibeli Bulog itu bukan kecil. Sayangnya, banyak warga yang mengeluhkan kualitas berasnya jauh dari harapan. “Ya seharusnya harga beras Bulog Rp10.450/kg untuk bansos itu harusnya layak dikonsumsi, tapi laporan yang kami terima berasnya berwarna coklat, berkutu, mungkin beras stok lama,” ujar dia.
Sebelum Pemkab Bogor memutuskan kerja sama dengan Bulog, ungkap Hasyemi, pihaknya mendatangi Perum Bulog di Jalan Gatot Subroto 49 Jakarta pada Kamis tanggal 2 Juli lalu. Ditemui Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal di ruang kerjanya.
“Kami membawa dua sample beras bansos dari Bulog, meminta agar Perum Bulog memperhatikan kualitas berasnya yang dibeli oleh pemerintah daerah. Saat itu pak Iqbal berjanji akan memperhatikan permintaan kami,” ujar Hasyemi.
Rombongan KNPI Kabupaten Bogor, jelas dia, berdiskusi panjang dengan Sesper Bulog Awaluddin Iqbal terkait masalah kualitas beras ini, sebagaimana tercantum dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Intinya kami meminta bagaimana Bulog kedepan untuk menjaga kualitas beras, karena hal ini dirasa perlu terkait implementasi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” ujarnya.. Kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi menjadi hal yang sangat penting. Yakni tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau. (Bobby MZ)
