Komisi X DPR RI Sepakati Perubahan Anggaran Kemdikbud Rp4,9 Triliun

0
Foto: suarakarya.co.id/Tri Wahyuni

JAKARTA (Suara Karya): Komisi X DPR RI menyatakan sepakat atas perubahan pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tahun 2020 sebesar Rp4,9 triliun. Meski mengaku sedikit kecewa, namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dapat memahami hal itu.

“Kami dapat memahami perubahan pagu anggaran Kemdikbud yang cukup besar tahun ini. Karena semua orang mengalami kondisi sulit di masa pandemi corona virus disease (covid-19),” kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI digelar secara telekonferensi, Rabu (20/5/20).

Karena itu, lanjut Nadiem, pemangkasan anggaran dilakukan pada beberapa kegiatan dan manajemen yang tak relevan di era darurat covid-19. Kegiatan itu, antara lain, perjalanan dinas, rapat dalam skala besar hingga acara yang digelar di masing-masing direktorat jenderal maupun badan-badan.

Perubahan anggaran Kemendikbud Tahun 2020 dari sebelumnya Rp75,70 triliun menjadi Rp70,72 triliun merupakan dampak kebijakan pemerintah dalam realokasi dan refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 untuk penanganan covid-19.

“Kami ingin pastikan program-program prioritas tetap dapat berjalan secara efektif. Perubahan anggaran dilakukan tanpa mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia,” kata Nadiem.

Mendikbud menjelaskan secara umum terjadi penurunan anggaran di setiap unit utama (eselon I) Kemdikbud mencapai Rp4,984 triliun. Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dan realisasi anggaran (cut off) program prioritas/kegiatan yang dilikuidasi.

Adapun rinciannya, Sekretariat Jenderal Rp707 miliar sehingga dalam pagu revisi menjadi Rp22,788 triliun. Di Inspektorat Jenderal ada pemangkasan sebesar Rp36 miliar sehingga menjadi Rp221,823 miliar. Sedangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah Rp980 miliar sehingga menjadi Rp6,050 triliun.

Selain itu di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan pemangkasan sebesar Rp251 miliar sehingga menjadi Rp934,997 miliar dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rp100 miliar sehingga menjadi Rp516,162 miliar.

Kemudian Ditjen Kebudayaan Rp410 miliar sehingga menjadi Rp1,804 triliun, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan berkurang sekitar Rp1,075 triliun menjadi Rp3,593 triliun, Ditjen Pendidikan Tinggi Rp385 miliar menjadi Rp32,002 triliun dan Ditjen Pendidikan Vokasi Rp1,172 triliun sehingga menjadi Rp7,790 triliun.

“Untuk Ditjen PAUD Dikmas yang saat ini tak ada lagi dalam struktur organisasi, sesuai perubahan nomenklatur pada Perpres 82 Tahun 2019 tentang Kemdikbud dipangkas sebesar Rp133 miliar,” ucapnya.

Mendikbud kembali memastikan anggaran tunjangan profesi guru, Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun KIP Kuliah, bantuan untuk perguruan tinggi swasta, serta penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan tidak terimbas kebijakan pemotongan anggaran dan realokasi.

“Karena semua itu berhubungan dengan kesejahteraan para murid dan mahasiswa untuk terus bersekolah atau kuliah selama pandemi covid-19 ini,” ujarnya.

Ditambahkan, tunjangan profesi guru dalam kondisi krisis saat ini juga masuk kategori yang sama, yaitu tidak ada perubahan anggaran, pemotongan anggaran dan bantuan kepada perguruan tinggi swasta tidak ada pemotongan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Kemdikbud yang mengalokasikan anggaran untuk kajian pengembangan pendidikan. Hal itu dinilai penting, jika ingin melakukan perubahan revolusioner dalam dunia pendidikan.

“Kami apresiasi Kedikbud, di tengah pemotongan anggaran tetapi mas Menteri masih memprioritaskan anggaran untuk kajian,” ungkapnya. (***)