Komisi XI DPR Dorong Percepatan Pembahasan RUU Konsultan Pajak

0
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun bersama Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) saat menghadiri HUT IKPI ke-57 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022). Dalam kesempatan itu, Misbakhun berjanji akan mendorong DPR untuk segera membahas RUU Konsultan Pajak. Foto; Istimewa.

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun akan mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak untuk segera dibahas di DPR. Sebab, dengan perannya yang begitu besar terhadap penerimaan pajak negara, sudah sepatutnya profesi konsultan ini dilindung Undang-undang (UU).

Namun demikian, kata Misbakhun saat ini RUU konsultan pajak masih dalam proses penggodokan. Ia berharap HUT Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ke-57 bisa menjadi memontem melanjutkan.

“Kami akan berdiskusi dengan Ketua Umum IKPI untuk membicarakan masalah ini. Sebab, sepengetahuan saya, perlu ada perumusan ulang dalam penyusunan draft-nya,” kata Misbakhun saat menghadiri HUT ke-57 IKPI di Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Misbakhun menegaskan, cepat atau lambatnya RUU itu dibahas tergantung dari seberapa jauh keinginan dan kekuatan IKPI untuk mendorong dan menyelesaikan aturan ini secara utuh.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Ruston Tambunan, melakukan pemotongan tumpeng di acara puncak HUT IKPI ke-57 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022). Foto: Istimewa.

Misbakhun mengaku dirinya tidak kehilangan semangat dalam memperjuangkan UU ini. Karenanya, ia berharap semangat ini menular kepada anggota IKPI dan rutin membahasnya.

Menurutnya, IKPI merupakan aspirasi dengan penerimaan negara yang begitu besar dan tanggung jawab. Karena itu, sudah sewajarnya profesi konsultan pajak ini di regulasi di tingkat undang-undang.

“Tidak boleh lagi Kemudian aturan profesi yang penting kemudian berserakan di banyak aturan dan hanya kadang-kadang aturan yang sifatnya instansi tertentu kemudian mengatur yang lain,” katanya.

(kiri ke kanan) Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, Staf Ahli Kementerian Keuangan Yon Arsal, dan Ketua Dewan Pengawas IKPI Sistomo, di acara HUT ke-57 IKPI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022). Foto: Istimewa.

Seperti diketahui, penerimaan pajak hingga akhir Juni 2022 di Indonesia sendiri telah mencapai Rp868,3 triliun. Dengan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang berkontribusi besar sebanyak 69,4 persen dari target, atau Rp519,6 triliun.

Sementara itu, Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengatakan sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak, dirinya mengakui membutuhkan payung hukum berupa UU Konsultan Pajak yang saat ini telah masuk dalam Prolegnas di DPR sejak tahun 2015.

Namun, Ruston menyayangkan hingga kini belum terihat titik terang wmengenai pembahasan RUU tersebut.

Oleh karena itu, IKPI mendorong agar RUU Konsultan Pajak menjadi perhatian Pemeritah dan DPR untuk memberikan payung hukum bagi Konsultan Pajak dalam menjalankan profesinya dan wajib pajak sebagai pengguna jasa Konsultan Pajak.

“IKPI melakukan kerja-kerja produktif, konsisten dan terus menerus untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dengan mengembangkan media digital elektronik yang kami sebut dengan nama IKPI Smart, yakni layanan IKPI berbasis web kepada anggota, sehingga anggota kami tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya serta mendapatkan layanan yang real time,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga edukasi kepada masyarakat. Ia juga meningkatkan media komunikasi digital berbasis web dalam bentuk forum komunikasi, layanan probono, arikel, berita. Semua itu untuk memberikan informasi kepada anggota dan masyarakat. (Pramuji)