Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Hasilkan Resolusi Jihad Ekonomi

0

JAKARTA (Suara Karya): Kongres Ekonomi Umat ke-2 yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada 10-12 Desember 2021 menghasilkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat.

“Resolusi itu penting agar umat Islam Indonesia memiliki peran secara optimal dalam ekonomi Indonesia, karena jumlahnya mayoritas,” kata Ketua Steering Commite Kongres Ekonomi Umat, H Lukmanul Hakim pada acara penutupan Kongres Ekonomi Umat ke-2 di Jakarta, Ahad (12/12/21).

Lukmanul menambahkan, meski umat Islam dari sisi jumlah adalah mayoritas, namun penguasaan ekonomi masih dipegang oleh kelompok minoritas. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan bagi umat Islam hingga melahirkan satu gerakan pemberdayaan ekonomi umat.

“Kita sangat memahami bahwa kesulitan, kefakiran dan kemiskinan itu bisa membuat kekufuran atau kesesatan. Ini merupakan jihad kita, para alim ulama di MUI agar umat Islam bisa keluar dari kondisi kesulitan ekonomi ini,” ucapnya.

Resolusi Jihad Ekonomi Umat merupakan hasil kongres ke-2 yang bertema ‘Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia’. Resolusi itu terdiri dari 9 poin, yaitu Gerakan produksi dan belanja nasional, mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia, mengoptimalkan Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi Umat, menghadirkan lembaga penjaminan nasional Syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman.

Selain juga mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem Ekonomi Syariah Nasional/Daerah.

Serta mendorong ekosistem Ekonomi Syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam dan mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, guna mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, M Azrul Tanjung mengapresiasi kerja keras Presiden Joko Widodo yang telah mendistribusikan 4 juta hektare lahan kepada umat dari 12 juta hektare yang dijanjikan.

“Presiden juga berkomitmen untuk mengalokasikan 30 persen kredit bagi UMKM. Dan yang tak kalah penting dari komitmen Presiden adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ujarnya.

Azrul kembali menegaskan, intoleleran ekonomi terhadap umat Islam yang mayoritas di Tanah Air tak boleh terjadi lagi.

Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan mengatakan, hasil Kongres Ekonomi Umat pertama kali digelar pada 2017 lalu. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia.

“Kongres Ekonomi Umat kedua pun demikian, penguatan sumber daya manusia melalui resolusi jihad ekonomi. Ada 2 hal yang perlu dikuatkan, yaitu kecakapan hidup dan kompetensi nonteknis (soft skill). Itu adalah dua kekuatan penting untuk saat ini,” katanya.

Kekuatan nonteknis, lanjut Amirsyah, merupakan kekuatan untuk menggalang sinergi, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa. Perlunya dijaga sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN, Taufan EN Rotorasiko, mengatakan, pihaknya sangat mendukung hasil dari Kongres Ekonomi Umat kedua tersebut.

“Kami merasakan visi dan misi Badan Ekonomi Syariah KADIN sejalan dengan Resolusi Jihad Ekonomi yang diluncurkan MUI. InsyaAllah dengan semangat yang sama ini, cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada 2024 akan tercapai,” kata Taufan.

Kongres Ekonomi Umat ke-2 ditutup Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres menekankan, ekonomi syariah yang ingin dibangun Indonesia adalah ekonomi yang inklusif.

“Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah,” ucapnya.

Agar usaha syariah dapat lebih berkembang, menurut Wapres, diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu. Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah.

“Keterlibatan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sangatlah penting. Saya harap MUI dapat mendorong para pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis,” ujarnya.

Ketersediaan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal ibarat sebuah bis, yang akan bermanfaat bila memiliki penumpang, yaitu para pelaku usaha. Untuk itu, MUI harus mendirikan dan mengembangkan pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah. (Tri Wahyuni)