KPAI: 25 Persen Orangtua Peserta Didik Usulkan PTM Dihentikan

0

JAKARTA (Suara Karya): Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti melakukan survey singkat soal persepsi orangtua tentang pembelajaran tatap muka (PTM) yang digelar ditengah melonjaknya kasus omicron di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Survei singkat yang dilakukan atas inisiatif pribadi Retno itu mengunakan aplikasi google drive dan diikuti sebanyak 1209 partisipan. Survei berlangsung pada 4-6 Februari 2022 dan meliputi tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong dilakukannya evaluasi PTM di tiga wilayah tersebut.

Dari 1209 partisipan, terbanyak berasal dari DKI Jakarta (74 persen), menyusul Jawa Barat (20 persen), Banten (4 persen) dan wilayah lain diluar tiga wilayah tersebut yang jumlahnya sekitar 2 persen.

Pekerjaan responden adalah guru/dosen (8 persen) dan selain guru/dosen (92 persen). Adapun jenjang pendidikan anak-anak responden yang terbanyak adalah jenjang SMA/SMK/MA/SLB mencapai 71 persen; kemudian SMP/MTs/SLB (15 persen) dan SD/MI/SLB (14 persen).

“Lewat Slsurvei singkat ini, kami ingin tahu pandangan orangtua terkait kebijakan PTM 100 Persen di wilayah PPKM level 1 dan 2,” ujar Retno.

Selain juga usulan dari orangtua untuk perbaikan kebijakan PTM demi melindungi dan memenuhi hak-hak anak dimasa pandemi, yaitu hak hidup, hak sehat dan hak atas pendidikan. Karena setiap kebijakan pendidikan, seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Retno memaparkan hasil survei, yang mana mayoritas orangtua setuju atas kebijakan PTM 100 persen, meski kasus omicron terus meningkat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Responden yang setuju kebijakan PTM 100 persen berjumlah 61 persen, dan yang tidak setuju ada 39 persen.

“Meski jumlah yang tidak setuju lebih kecil, namun pemerintah tak boleh mengabaikan suara mereka. Kelompok itu harus difasilitasi sesuai salah syarat dalam SKB 4 Menteri yaitu ‘adanya izin orangtua untuk anaknya mengikuti PTM’ pada semua level PPKM.

“Ketika pemerintah menerapkan kebijakan PTM 100 persen, maka syarat atas izin orangtua sudah tidak ada lagi, padahal ada 39 persen orangtua yang khawatir anaknya mengikuti PTM. Mereka berharap dapat memilih untuk dilayani melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ),” kata Retno.

Disebutkan, alasan orangtua setuju anaknya ikut PTM 100 persen meski ada lonjakan kasus covid karena anaknya sudah jenuh PJJ dan malah sibuk dengan gadgetnya seperti main game online atau social media (28 persen); anak sudah terlalu lama PJJ, sehingga mengalami penurunan kemampuan karena ketidakefektifan proses pembelajaran (50 persen).

Alasan lainnya adalah kalau anak-anak dan sekolah menerapkan prokes ketat, maka penularan covid-19 bisa diminimalkan (15 persen); orangtua yang bekerja sulit mendampingi anak untuk PJJ (3 persen); dan jawaban lainnya sebesar 4 persen.

Data itu menunjukkan, orangtua yang setuju PTM 100 persen di tengah melonjaknya Omicron, karena khawatir terjadi ‘learning loss’ pada anak-anak mereka. PJJ selama ini kurang efektif, karena anak menemui kesulitan dalam memahami materi selama pembelajaran.

Sementara alasan orangtua yang tidak setuju kebijakan PTM 100 persen, karena anak belum mendapat vaksinasi atau belum vaksinas lengkap 2 dosis; anak-anak sulit dikontrol perilakunya, terutama peserta didik TK dan SD (3 persen).

Alasan lainnya adalah jika kapasitas PTM 100 persen, maka anak selama pembelajaran akan sulit jaga jarak (21 persen); meningkatnya kasus covid, khususnya Omicron (72 persen); dan jawaban lainnya (2 persen).

“Mayoritas orangtua yang tidak setuju PTM 100 persen memiliki alasan kesehatan, yaitu meningkatnya kasus covid, terutama omicron yang memiliki daya tular 3-5 kali lipat dari delta. Mereka tidak ingin anak-anaknya tertular,” ujar Retno.

Soal penutupan sementara sekolah setelah diketahui adanya kasus positif covid-19 di kalangan peserta didik, jawaban responden cukup mengejutkan. Orangtua yang mengaku sekolah anaknya ditutup setelah temuan kasus covid di sekolahnya sebanyak 78 persen, dan yang belum pernah sekolah anaknya ditutup (22 persen).

‘Orangtua tetap mengizinkan lagi anaknya masuk sekolah, setelah tutup sementara karena ada siswa yang terkena covid-19. Alasannya, mereka percaya sekolah dan pemerintah daerah sudah sesuai menerapkan SKB 4 Menteri dan telah dilakukan 3T (Tracing, Testing dan Treatment),” pungkas Retno.

Dalam survei tersebut, responden memberi saran atau masukan kepada pemerintah daerah seiring meningkatnya kasus Omicron. Disebutkan, hentikan sementara PTM hingga 14 hari usai liburan Idul fitri (4 persen); hentikan sementara PTM sampai Maret 2022 (11 persen).

Selain itu, mereka juga minta hentikan sementara PTM sampai tahun ajaran baru Juli 2022 (10 persen); kembali ke PTM dengan kapasitas 50 persen (24 persen); tetap PTM 100 persen asalkan patuh protokol kesehatan dan anak langsung pulang kerumah (47 persen) dan jawaban lainnya (4 persen).

“Usulan orangtua secara garis besar tetap mendukung pelaksanaan PTM, hanya kapasitasnya minta dikurangi hingga 50 persen, mengingat sulitnya anak menjaga jarak saat proses pembelajaran dalam kelas,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Retno, pembelajaran dilakukan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam. Hal itu berisiko tinggi terjadi penularan. Bahkan ada 25 persen orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu.

Usulan PTM dihentikan lebih dulu terbilang cukup besar, yakni 25 persen. Meski waktu penghentiannya berbeda-beda. Ada yang mengusulkan hingga usai 14 hari libur Idul Fitri (4 persen), sampai Maret 2022 (11 persen) dan sampai tahun ajaran baru (10 persen).

“Suara orangtua yang meminta PTM dihentikan karena Indonesia memasuki gelombang ketiga Omicron. Angka kasus covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten juga sangat tinggi. Kepatuhan mereka menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghentikan sementara PTM,” tuturnya.

Atas dasar konvensi Hak Anak, di mana negara harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak diatas segalnya di masa pandemi. Hak hidup anak nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan di nomor 3. “Urutannya seperti itu,” pungkas Retno. (Tri Wahyuni)