KPAI: Pandemi Covid-19 Picu Kasus Putus Sekolah dan Pernikahan Anak

0

JAKARTA (Suara Karya): Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan pandemi corona virus disease (covid-19) yang tak kunjung selesai berpotensi kuat meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan anak.

“Hal itu terlihat pada tingginya angka pengaduan orangtua yang kesulitan membayar SPP anaknya di berbagai daerah,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam siaran pers, Rabu (17/2/2021).

Retno menjelaskan, selama pandemi covid-19 yaitu mulai Juni 2020 hingga Februari 2021, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait masalah pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) terutama di sekolah swasta.

“Kasus-kasus tersebut sudah diselesaikan lewat mediasi yang melibatkan dinas pendidikan setempat sebagai pengawas dan pembina sekolah negeri maupun sekolah swasta,” ucap Retno.

Disebutkan, pengaduan antara lain meminta pengurangan SPP sebagai dampak kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) dan tunggakan SPP hingga 10 bulan. Pengaduan itu meliputi jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai sekolah menengah atas atau kejuruan, baik sekolah negeri maupun swasta. Tetapi yang terbanyak berasal dari sekolah swasta.

Pengaduan berasal dari 8 Provinsi yaitu DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan); Jawa Barat (Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Cirebon); Jawa Tengah (Kota Surakarta dan Kabupaten Temanggung); Banten (Kota Tangerang dan Kota Tangsel); Lampung (Bandar Bandung); Sumatera Utara (Kota Medan); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Bali (Kota Denpasar); dan Provinsi Riau (Kota Pekanbaru).

Pengaduan terbesar berasal dari DKI Jakarta (45,2 persen); Jawa Barat (22,58); Banten (9,67); Jawa Tengah (6,45); Lampung (3,22); Sumatera Utara (3,22), Sulawesi Selatan (3,22); Riau (3,22); dan Bali (3,22). Sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi yang dihadiri para pihak dengan didampingi Dinas Pendidikan setempat.

“Meski DKI Jakarta memiliki pengaduan terbanyak, namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta sangat kooperatif untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pemda langsung memberi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJP Plus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” katanya.

Retno menilai, pandemi juga berpotensi meningkatkan angka putus sekolah karena siswa harus bekerja atau menikah untuk membantu orangtua yang kesulitan ekonomi. “Ketika anak menikah atau bekerja, maka secara otomatis mereka berhenti sekolah,” ujarnya.

Saat KPAI melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah di masa pandemi pada 8 provinsi (seluruh provinsi di Pulau Jawa ditambah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu), ternyata beberapa kepala sekolah menyatakan, ada beberapa peserta didiknya yang putus sekolah.

Retno menyebut beberapa alasan, seperti tidak memiliki alat pembelajaran daring, kalaupun punya tidak mampu membeli kuota internet. Akibatnya, anak selama berbulan-bulan tidak pernah ikut PJJ. Karena putus asa, sebagian siswa memilih memutuskan bekerja dan menikah.

“Dari temuan KPAI, ada 119 peserta didik yang menikah, laki-laki maupun perempuan. Mereka berusia 15-18 tahun,” ujar Retno.

Dari data yang diperoleh, ditambahkan Retno, jenis pekerjaan siswa itu umumnya pekerjaan informal seperti tukang parkir, kerja di cucian motor, bekerja di bengkel motor, percetakan, berjualan bensin di rumah, asisten rumah tangga (ART) dan membantu usaha orangtuanya karena tidak mampu lagi membayar karyawan.

Aktivitas belajar di rumah tanpa pengawasan orangtua, menurut Retno, berpotensi membuat remaja banyak waktu untuk bergaul di lingkungan, yang berdampak pada pergaulan bebas. Sehingga menimbulkan kasus kehamilan diluar nikah.

Retno mengemukakan, PJJ berpotensi membuat peserta didik tidak naik kelas karena sejumlah alasan. Hal itu terjadi di kota Cimahi. Pada 18 Desember 2020, jumlah siswa SD yang rapor belum diambil mencapai 722 siswa, dari total 21.943 siswa. Namun pada 14 Januari 2021, angkanya berkurang menjadi 522 siswa, dan pada 30 Januari 2021 tersisa 71 siswa.

Kendala yang dihadapi antara lain masalah alat daring, kuota internet dan wilayah blank spot. Dari keterangan yang diperoleh KPAI, ada sekitar 633 siswa SMP di kota Cimahi yang tidak memiliki alat daring. Adapun status kepemilikan handphone, milik siswa sendiri sebanyak 18.048 dan 2.508 HP milik orangtua dan 633 tidak memiliki handphone atau alat daring lain. (Tri Wahyuni)