KPAI: Peserta Didik Belum Vaksinasi Berhak Atas Pendidikan

0

JAKARTA (Suara Karya): Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Retno Listyarti menegaskan, peserta didik yang belum vaksinasi tetap memiliki hak atas pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan Retno terkait pesan WhatsApp (WA) yang diterimanya. Pesan tersebut berisi video yang disebarkan lewat twitter berisikan pernyataan seorang guru yang meminta seorang siswa berseragam merah putih, yang sedang mengikuti try out (TO) untuk keluar dari kelas, dengan alasan belum vaksinasi covid.

Pengusiran itu dilakukan merujuk pada aturan yang dibuat Korwil (Koordinator Wilayah). Postingan di Twitter atas nama @SaveMoslem2 menyebutkan kejadian di salah satu SD di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Meskipun Retno sebagai Komisioner KPAI bidang pendidikan belum meminta klarifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, namun melihat video yang viral tersebut menyatakan ingin pendapatnya.

Katanya, KPAI mengecam tindakan yang dilakukan sekolah melalui tenaga pendidiknya dengan cara meminta anak keluar kelas dan tak bisa ikut TO yang disaksikan teman-temannya. Kondisi itu jelas berdampak pada mental atau psikologis anak korban.

“Tindakan mengusir dan direkam itu tidaklah benar, karena bisa menjatuhkan mental anak. Padahal, siswa tersebut ada di kelas akhir dan bersiap untuk ujian kelulusan,” ujar Retno dalam siaran pers, Senin (27/3/22).

Tindakan itu, menurut Retno, bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis atau mental dan berpotensi kuat melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Saya dorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Konawe untuk kunjungan ke rumah anak korban, dan memberi assesmen psikologi untuk dapat hak pemulihan jika anak mengalami masalah psikologi atas kasus yang dialaminya,” tutur Retno.

Ditambahkan, vaksinasu seharusnya tidak menjadi halangan bagi anak mendapat hak atas pendidikan. Pihak manapun, baik itu guru, sekolah, korwil, dinas pendidikan bahkan Kemendikbudristek tak berhak melarang seorang anak mengikuti ujian dan dapat pembelajaran lantaran si anak belum vaksinasi.

“Guru dan sekolah kerap menjadi kambing hitam dalam kasus seperti ini, padahal guru hanya menjalankan perintah atasan ketika membuat aturan yang keliru. Saya dorong Dinas Pendidikan Konawe untuk segera mengevaluasi aturan tersebut dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ucapnya.

Retno menilai, vaksinasi covid-19 penting untuk melindungi anak-anak Indonesia. Itu merupakan hak anak untuk sehat. Namun, ada anak-anak yang tidak bisa vaksinasi karena kondisi kesehatannya. Ada anak-anak yang tidak bisa vaksinasi karena tidak dapat izin dari orangtuanya.

“Negara tidak bisa memaksa vaksinasi ke anak, ketika tidak ada izin dari orangtuanya, karena anak belum bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri,” ucapnya.

Program vaksinasi anak wajib kita dukung demi kepentingan terbaik bagi anak, namun jika anak-anak belum divaksinasi karena beberapa alasan, maka hal itu tidak boleh menghalangi anak-anak mendapat hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Menurut Retno, sekolah dan dinas pendidikan dapat mengunakan ketentuan dari badan kesehatan dunia, WHO, ketika 70 persen populasi sudah di vaksin maka kekebalan kelompok sudah terbentuk di lingkungan tersebut, termasuk di satuan pendidikan.

“Saya juga dapat beberapa pengaduan dari sejumlah daerah, dimana orangtua mengeluhkan anaknya tidak bisa PTM karena belum di vaksinasi,” kata Retno menegaskan. (Tri Wahyuni)