KPK dan Bawaslu Diminta Pro-aktif Telusuri Uang Sandiaga untuk PAN dan PKS

0
Wakil Ketua Komite l DPD RI,, Benny Rhamdani

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tidak bersikap pasif dalam merespons isu pemberiam uang Rp500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai dana kampanye.

“Karena pengakuan Sandiaga Uno bahwa mahar politik yang diungkap Andi Arief, untuk pencapresan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, telah berimplikasi merusak integritas moral dan kejujuran banyak pihak, tidak hanya bagi Prabowo dan Sandiaga Uno, tetapi juga bagi PAN dan PKS, bahkan KPU, Bawaslu dan KPK jika ketiga institusi ini bersikap pasif,” ujar Wakil Ketua Komite l Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Benny Rhamdani, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/8).

Menurut dia, pengakuan Sandiaga Uno bahwa dana Rp500 miliar yang dibayarkan kepada PAN dan PKS, telah mengubah posisi informasi mahar politik dimaksud dari semula sebagai isu, maka sekarang sudah menjadi fakta yang memgandung kebenaran.

“Karena, ini sudah menjadi fakta berdasarkan pengakuan, maka yang perlu diselidiki adalah apakah dana Rp500 miliar kepada PAN dan Rp500 miliar lagi kepada PKS itu adalah dana untuk kampanye Pilpres atau dana  untuk membeli syarat dukungan 20 persen kursi parpol sebagai syarat pencapresan,” katanya menambahkan.

Dia mengatakan, pengakuan Sandiaga bahwa dana Rp500 miliar itu adalah untuk kampamye Pilpres 2019 terkait pencapresan Prabowo dan Sandi. Pernyataan ini, jelas Benny, sebagai tindakan bunuh diri, karena Prabowo dan Sandi bukan saja belum berstatus sebagai calon presiden dan wakil presiden, akan tetapi juga partai koalisipun belum memiliki rekening khusus untuk menampung dana kampanye yang secara limitatif telah dibatasi jumlahnya, baik dari sumbangan perorangan maupun badan hukum.

“Inilah yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Sandiaga jika KPK dan Bawaslu melakukan penyelidikan. Kalau Sandiaga tidak dapat membuktikan bahwa dana itu diperuntukan bagi kampanye Pilpres dan diperoleh dari sumbangan sekian banyak penyumbang atau dari Sandiaga sendiri, maka Sandiaga Uno patut diduga telah berbohong atau tidak jujur kepada diri sendiri dan kepada publik, dan itu merupakan awal yang tidak baik, karena akan merusak kredibilitas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) itu sendiri dan merusak kredibilitas pencalonan dirinya dan Prabowo dalam Pilpres 2019,” kata Benny lagi.

Pada sisi yang lain, ujarnya, KPK juga harus menyelidiki sumber dana Rp 1 triliun itu diperoleh Sandiaga Uno dari mana. Karena jika penerimaan dana Rp 1 triliun itu diperoleh selama Sandi menjabat Wagub DKI, maka penerimaan uang itu masuk dalam kategori gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK.

“Karena itu, rencana Sandiaga Uno akan berkonsultasi dengan pimpinan KPK terkait dana untuk kampanye Pilpres 2019, maka KPK sebaiknya langsung melakukan tindakan polisionil terhadap Sandiaga Uno, setidak-tidaknya Sandiaga langsung di BAP guna dimintai keterangannya terkait dugaan gratifikasi atau suap terhadap penyelenggara negara,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dana kampanye Pilpres berdasarkan Pasal 325 dan 328 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain bersumber dari pasangan calon presiden dan wakil presiden dan harus dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye.

“Yang menjadi masalah, kata Benny, hingga saat ini Prabowo Subiyanto dan Sandiaga Uno belum ditetapkan oleh KPU sebagai capres dan cawapres 2019. Dengan demikian dana yang diberikan masing-masing Rp500 miliar kepada PAN dan PKS, sulit diterima akal sehat publik sebagai dana kampanye, terlebih karena partai politik pengusung belum menetapkan tim kampanye dan rekening tim kampanye sebagai tempat pencatatan khusus dana kampanye yang besarnya dibatasi UU,” ujar Benny lebih lanjut. (Gan)