KPK Minta Capres dan Cawapres Laporkan Kekayaan

0
Direktur Pemeriksaan dan Pendaftaran LHKPN KPK, Cahya Harefa

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Pemeriksaan dan Pendaftaran LHKPN KPK, Cahya Harefa meminta kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk memperbarui laporan harta kekayaannya (LHKPN) yang menjadi salah satu syarat menjadi capres dan cawapres yang akan bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebagaimana diketahui, dua pasangan capres dan cawapres, yakni Joko Widodo/Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat (10/8) kemarin.

“Kami sampaikan bahwa dasar hukum laporan kekayaan capres dan cawapres adalah yang pertama UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah tanda terima LHKPN,” ujar Cahya, kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/8).

Tak hanya itu, LHKPN juga mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu tahun 2019. Kemudian Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumunan dan pemeriksaan LHKPN.

“Jadi, tanda terima LHKPN ini secara spesisifik dalam aturan KPU sebagai salah satu syarat calon,” katanya menambahkan.

Cahya menyatakan terdapat perbedaan antara syarat pencalonan dan syarat calon. Dikatakan, dalam proses pendaftaran yang ditutup KPU pada Jumat (10/8) kemarin, setiap pasangan bakal calon harus melengkapi syarat pencalonan.

Sementara untuk syarat menjadi calon termasuk tanda terima LHKPN dari KPK, KPU memberikan batas waktu hingga 21 Agustus mendatang.

Meski demikian, Cahya mengingatkan setiap bakal calon untuk melaporkan harta mereka sebelum batas waktu. Hal ini untuk memberikan waktu bagi tim KPK memeriksa dan memverifikasi harta kekayaan yang dilaporkan pasangan calon.

“Agar mengetahui syarat calon itu kira-kira sampai sekitar tanggal 20 atau 21 Agustus. Kami mengimbau ke para calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak mepet,” tegasnya.

Cahya menjelaskan Prabowo, Sandiaga Uno, Jokowi dan Ma’ruf Amin sudah pernah melaporkan hartanya ke KPK. Namun, terdapat sejumlah nama yang belum memperbarui laporannya.

“Kalau kita lihat atas nama Pak Jokowi itu selama ini juga lapor sebanyak 7 kali. Terakhir beliau lapor pada 31 Desember tahun 2017,” katanya.

KPK menyatakan, sejauh ini baru Prabowo yang telah melaporkan hartanya untuk mengikuti Pilpres 2019. Bahkan, Cahya menyatakan, laporan harta Prabowo ini sudah lengkap. “Mungkin nanti hari Senin sudah bisa kami umumkan,” jelasnya.

Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno juga tercatat telah dua kali melaporkan hartanya. Sementara Ma’ruf Amin diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai anggota DPR pada 2001.

“Kalau bapak Ma’ruf Amin selama ini sudah pernah lapor di tahun 2001 saat itu beliau sebagai anggota DPR dan nanti juga akan melaporkan kembali,” katanya. (Gan)