JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta lebih giat lagi melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) secara serentak kepada masyarakat. Hal itu perlu dilakukan, mengingat hingga saat ini banyak pemilih yang masih belum mengetahui tentang pemilu serentak 2019.
Permintaan itu disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
“Sejumlah survei menyebutkan bahwa masih banyak pemilih yang belum banyak mengetahui soal pencoblosan dengan surat suara yang banyak,” katanya.
Pemilu 2019, ujar Titi, memiliki beban yang kompleks dan luar biasa karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar berbarengan. Namun, perkembangannya bahwa pemilu presiden lebih dominan daripada legislatif.
“Dalam sisa waktu ini (23 hari pencoblosan), KPU harus mengintensifkan kerja-kerja sosilisasinya. KPU harus lebih kreatif, pro aktif dan partisipatif dan melibatkan semua kalangan terkait teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Termasuk soal sumber-sumber informasi yang bisa diakses soal pemilih untuk mengetahui penyelengaraan pemilu 2019,” ujar dia.
KPU, katanya, harus belajar dari pemilu 2014 dimana pemilu legislatif digelar terpisah dengan pemilu presiden, tapi jumlah surat suara tidak sah itu terlalu tinggi pada angka 10 persen lebih atau setara 14 juta lebih suara.
Karena diakui pemilu saat ini lebih rumit, lebih kompleks dengan dominasi pilpres dengan ketidaktahuan publik soal penyelengaraan pemilu, katanya, KPU harus mengoptimalkan strategi menjelang pelaksanaan Pemilu. (Gan)