KSPI Diminta Tak Catut Nama PGRI

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi meminta pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk tidak mencatut nama PGRI dalam aksi yang akan digelar pada 10 Agustus mendatang. Sejak 4 Mei 2018, PGRI sudah tak berafiliasi lagi dengan KSPI.

“PGRI berdiri di atas semua golongan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.  Kami juga bersikap independen dan tidak berpolitik praktis,” kata Unifah Rosyidi kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (7/8).

Dalam kesempatan Unifah di dampingi sejumlah pengurus PGRI memberi pernyataan serta sikap organisasinya jelang Pilpres, Pileg, dan Pemilihan Anggota DPD RI pada 2019. Selain  penegasan atas munculnya surat KSPI bernomor 167, tertanggal 31 Juli 2018 yang mencantumkan nama PGRI dalam rencana aksi pada 10 Agustus 2018.

Dalam surat itu dinyatakan KSPI akan menggelar aksi sekaligus mengantar Prabowo Subianto mendaftar sebagai Calon Presiden ke Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum). “Kami keberatan dicantumkannya nama PGRI terafiliasi dengan KSPI dalam rencana aksi itu,” ucapnya.

Pasalnya, lanjut Unifah, pihaknya sejak 4 Mei 2018 telah secara resmi dan terbuka menyatakan organisasi profesi guru yang dipimpinnya ini tidak lagi terafiliasi dengan KSPI. Terutama, setelah KSPI menyatakan sikap politiknya untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres mendatang.

“Kami ingin kembali ke khittah organisasi, yang menjunjung tinggi independensi dan nonpartisan,” katanya menegaskan.

Untuk itu, Ia meminta kepada KSPI terhitung mulai Selasa (7/8) untuk tidak  lagi mencantumkan atau menyertakan atribut PGRI dalam seluruh kegiatannya. “Baik itu logo, lambang, seragam, bendera dan lainnya milik PGRI tidak boleh lagi digunakan,” ujarnya.

Unifah meminta KSPI untuk menghormati pilihan sikap masing-masing organisasi dalam menyikapi pesta demokrasi 2019. “Jika setelah pernyataan itu dibuat, KSPI masih menyertakan segala hal tentang PGRI dalam kegiatan KSPI, maka kami akan mengambil upaya hukum untuk menyelesaikannya,” ucap Unifah.

Sebagai informasi, KSPI yang dipimpin Said Iqbal akan mengerahkan 20.000 anggotanya untuk melakukan aksi penyampaian pendapat pada 10 Agustus mendatang. Kesempatan itu juga digunakan untuk mengawal Prabowo Subianto mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakilnya ke KPU.

Aksi buruh diawali dengan jalan kaki longmarch dari Surabaya pada 4 Agustus dan akan berakhir di Jakarta pada 10 Agustus  2018. (Tri Wahyuni)