Kualitas Demokrasi Indonesia Stagnan

0
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris, MSi. (Foto: LIPI)

JAKARTA (Suara Karya): Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris, MSi menyatakan kualitas demokrasi di Indonesia berjalan stagnan dalam dua dekade reformasi.

“Demokrasi setelah dua dekade adalah demokrasi yang bisa dikatakan stabil, namun dilemanya pada saat yang sama kualitasnya stagnan,” ujar Syamsuddin Haris dalam acara Seminar Nasional 20 Tahun Reformasi bertajuk “2 Dekade Reformasi: Quo Vadis Politik Yang Bermanfaat” di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa.

Syamsuddin Haris mengatakan demokrasi stagnan ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang tidak lebih baik, korupsi merajalela, dan konflik sektarian.

“Demokrasi mengalami stagnansi dan cenderung terperangkap ke dalam demokrasi elektoral yang prosedural,” jelas dia.

Menurut dia, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan demokrasi meenjadi stagnan pasca-kepemimpinan Presiden Soeharto antara lain, faktor struktural warisan kolonial dan warisan rejim otoriter, eksploitasi ekonomi dari segelintir kekuatan kapitalis, pola dan setting transisi demokrasi tidak menjanjikan, kegagalan konsolidasi kekuatan politik sipil pada periode kritis 1998-1999, reformasi institusi yang cenderung inkonsisten dan tidak koheren serta tambal sulam dan ambigu.

Syamsuddin Haris juga mengemukakan bahwa pasca-1998 rakyat seolah lebih berdaulat namun cenderung sebagai massa ketimbang sebagai warga negara.

Sehingga, kata dia, kedaulatan rakyat lebih tampak di jalanan ketimbang di dalam sidang DPR dan DPRD, sidang kabinet atau lembaga peradilan.

“Seperti pada era Soeharto, rakyat masih diperlakukan sebagai ‘massa mengambang’ yang didekati dan diimingi harapan menjelang pemilu dan pilkada, yang masa depannya dicampakkan para elite setelah pesta demokrasi,” jelas dia.

Dia menegaskan sejatinya ada peluang dan tantangan untuk mewujudkan sebuah demokrasi substansial yang inklusif, dan terkonsolidasi ke depan.

Pertama, secara historis komitmen keindonesiaan yang berpondasikan keberagaman begitu kuat, dan mengalahkan perbedaan berbasis identitas SARA.

“Jangan lupa bangsa ini pernah memiliki pemimpin yang rela hidup miskin dan menderita demi bangsanya. Dengan kata lain, para pemimpin bangsa di masa lalu pernah menjadikan partai, parlemen dan jabatan pemerintahan sebagai wadah mengabdi bagi bangsa, bukan sekadar tempat mengambil keuntungan pribadi seperti sekarang,” jelas dia.

Kedua, secara komperatif indeks demokrasi Indonesia cukup baik tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di tingkat global.

“Tingkat ketahanan demokrasi Indonesia cukup baik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan demokrasi juga relatif menjanjikan,” jelasnya.

Ketiga, secara global, pada tahun 2016 tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam negeri adalah tertinggi di dunia. Menurut dia, modal kepercayaan publik perlu dikelola secara cerdas sehingga kepercayaan masyarakat bisa mendorong percepatan pembangunan di semua bidang dan pada akhirnya berkontribusi bagi peningkatan kualitas keadilan dan kesejahteraan.

Keempat, Indonesia memiliki elemen masyarakat sipil yang relatif otonom terhadap negara sehingga berkontribusi dalam mendorong, memperjuangkan dan mengawal demokrasi. (Sugandi)