Kuasa Hukum Sebut Masalah PT Hasamin Bahar Liner Murni Perdata

0
Foto: Istimewa

JAKARTA (Suara Karya): Kuasa hukum PT Hasamin Bahar Liner, Muh Burhanuddin menilai, pelaporan yang dilakukan LSM Forum Aliansi Korupsi (LSM FAKK) dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM PILHI) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah alamat. Pasalnya, permasalahan perusahaan dengan pihak perbankan adalah murni perbuatan perdata.

Dikatakan Burhanudin, masalah perjanjian kredit antara Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai kreditur dengan dengan kliennya sebagai debitur adalah murni urusaan pinjam meminjam.

“Tidak ada dasar yang kuat jika kasus ini masuk ke ranah KPK. Saya menduga, pelaporan ini sarat dengan muatan politik dan adanya upaya pembunuhan karakter terhadap klien kami (Hasanuddin Mashud),” kata Burhanudin, Jumat (4/4/2022).

Dikatakan Burhanuddin bahwa fasilitas kredit investasi yang dilakukan oleh PT Hasamin Bahar Liner merupakan peminjaman perusahaan bukan pribadi dari Hasanudiin Mashud.

“Fakta hukum ini berdasarkan perjanjian kredit nomor 24 tanggal 11 Mei 2011 yang dibuat dihadapan notaris beserta segala adendum yang dibuat secara notaril maupun di bawah tangan,, dan semua prosedur perbankan telah dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu kata Burhanuddin bahwa permasalahan pembayaran kredit antara PT Hasamin Bahar Liner dengan pihak bank telah di supervisi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Tak hanya itu, dia juga menjelaskan bahwa kliennya PT Hasamin Bahar Line juga telah mengajukan appraisal ulang terhadap semua jaminan yang tersisa dan dilakukan addendum perjanjian kredit dengan sisa pinjaman terakhir.

“Jaminan yang tersisa serta mengakomodir perubahan susunan kepengurusan terbaru PT Hasamin Bahar Liner yang telah diubah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas,” katanya.

Lebih lanjut Burhanuddin juga mengatakan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum PT Hasamin Bahar Liner mengajukan klarifikasi terhadap adanya laporan pengaduan dari kedua LSM FAKK dan LSM PILHI.

“Ini menjadi masukan bagi KPK utuk mencermati dan bertindak secara bijaksana dan tidak terprovokasi terhadap aduan yang tendensius, sarat dengan muatan politis dan cenderung terjadinya upaya pembunuhan karakter terhadap diri seseorang,” kata Burhanudin. (Bobby MZ)