Kubu Jokowi-Ma’ruf Akan Patuhi Larangan Kampanye di Pesantren

0
Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding

JAKARTA (Suara Karya): Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berjanji akan mematuhi aturan terkait larangan berkampanye di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren. Karena itu dipersilakan bagi Bawaslu untuk memantaunya.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Meski demikian, dia menjelaskan, pesantren tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga pendidikan. “Namun karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diperjelas lagi dalam Peraturan KPU, kata Karding, sudah mengatur larangan kampanye di lembaga pendidikan dan menyebutkan pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan, maka TKN memastikan Ma’ruf tidak berkampanye di pesantren,” katanya.

“Pesantren tidak bisa disamakan dengan lembaga pendidikan umum. Lebih tepatnya, pesantren adalahbrumah santri, ” ujar Karding menambahkan.

Diisebut rumah santri, katanya, karena pada umumnya santri tinggal bertahun-tahun di pesantren, meski ada juga yang tidak tinggal di sana. Karenanya, kata Karding, pesantren lebih tepat disebut rumah santri ketimbang lembagabpendidikanbpada umumnya.

“Rumah mereka (para santri) di situ. Bayangkan kalau mereka tidak mendapatkan informasi politik. Namun karena UU melarangnya, ya tentu kami akan mematuhi itu,” katanya.

Untuk memastikan kubu Jokowi-Ma’ruf tidak berkampanye di pesantren, maka pihaknya mempersilakan Bawaslu memantaunya.

“KH Ma’ruf Amin tak berkampanye di sana (pesantren) dan silakan Bawaslu melakukan pengawasan. Kita terbuka kok. Kami ikut aturan walaupun kami merasa dirugikan. Mestinya boleh, yang nggak boleh politisasi pesantren,” ujar politisi PKB ini.

Sebab, katanya, sebelum ditunjuk Jokowi menjadi pendampingnya pada Pilpres 2019, Ma’ruf kerap berdakwah di pesantren. (Gan)