KUHP Disahkan, Sistem Demokrasi Indonesia Makin Mundur

0

JAKARTA (Suara Karya): Undang-Undang KUHP yang disahkan DPR pada Selasa (6/12/22) berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat. Akibatnya, sistem demokrasi di Indonesia akan semakin mundur.

“Padahal, kemunduran demokrasi sudah terasa dalam lima tahun terakhir ini,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam diskusi publik bertajuk ‘Penyempitan Ruang Sipil dan Upaya Membangun Partisipasi yang Bermakna’ di Jakarta, Rabu (7/9/22).

Hal itu terlihat pada tindakan pencekalan beberapa akademisi, kriminalisasi aktivis yang mengkritik pemerintah, serta berbagai ancaman digital menjadi indikasi kuat kemunduran iklim demokrasi Indonesia.

Untuk itu, menurut Kunto, diperlukan strategi partisipasi yang tak hanya kreatif, tetapi juga bermakna dan politis. Sehingga membuka kembali ruang sipil, yang mengarahkan konstitusi ke visi demokrasi yang lebih baik.

Hasil analisis terhadap pemberitaan media online pada periode 2020-2021 menunjukkan, ancaman terhadap penyempitan ruang sipil cenderung meningkat. Sektor yang paling banyak muncul adalah kriminalisasi tambang dan masyarakat.

“Hal itu diperparah dengan adanya semacam insinuasi pada aktivis, seperti pelabelan SJW (Social Justice Warrior) yang terorkestrasi dalam bentuk protes atas situasi-situasi tersebut di media sosial di banyak isu,” ujarnya.

Hasil riset yang dilakukan KedaiKOPI menemukan, strategi baru guna mendorong partisipasi masyarakat sipil yang lebih bermakna sejak 2021. Riset kualitatif dilakukan dengan mengundang tiga elemen aktivis muda, jurnalis, dan pimpinan beberapa organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia untuk mengikuti focus group discussion (FGD).

Hasil FGD menunjukkan beberapa hal yang bisa diinisiasi bersama, untuk membangun partisipasi publik yang bermakna. “Saatnya mendorong aktivis muda merasakan pengalaman langsung dalam aktivisme dan partisipasi,” ucapnya.

Kunto menjelaskan, ada peluang kolaborasi antara media dan organisasi masyarakat sipil untuk mengamplifikasi isu-isu terkait kondisi riil penyempitan ruang sipil.

“Upaya partisipasi harus benar-benar diarahkan untuk orientasi publik, tak hanya reaktif tapi juga kontinual dan menghindari terjebak pada aktivisme yang berorientasi administrasi dan sekadar normative, ujarnya.

Diskusi juga dihadiri pegiat HAM dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Aspinawati dan koordinator Koalisi Keadilan Iklim, Pantoro Kuswardono.

“Jaman Orba dan sekarang ini tak ada bedanya. Aksi buruh, selama pak Jokowi jadi presiden hanya sekali boleh di depan istana. Sekarang selalu di Patung Kuda, seperti kembali ke masa Orba,” kata Asfinawati.

Ditambahkan, jurnalis sekarang ini juga terancam akibat disahkannya KUHP. Karena tiga tahun lagi ada pasal pidana untuk jurnalis setelah KUHP disahkan.

Pantoro sepakat dengan Kunto dan Asfinawati. Menurut dia, masalah penyempitan ruang sipil berdampak erat pada isu lingkungan.

“Sepanjang sistem yang dibangun pemerintah yang terserah apa adanya, maka upaya kami untuk mengawal isu lingkungan tidak akan jalan,” kata Pantoro menandaskan. (Tri Wahyuni)