JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Penurunan itu tidak hanya berlaku di daerah dengan angka stunting tertinggi, tetapi juga daerah-daerah lain agar mencapai angka nol.
Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy saat melakukan monitoring capaian stunting dan pemanfaatan dana desa di Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (26/1/22).
Salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam menangani stunting adalah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Laporan per Agustus 2021 menunjukkan angka stunting di Madiun 14,9 persen atau menurun drastis dibandingkan 2019 sebesar 24,94 persen.
“Saya berterima kasih kepada Kabupaten Madiun yang berhasil menurunkan angka stunting hingga sesuai standar Presiden Jokowi pada 2024. Upaya ini tak boleh berhenti, harus diusahakan menjadi nol. Madiun harus punya semboyan nol stunting,” ucapnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, Pelaksana tugas (Plt) Camat Balerejo, Aksien Muharom, Kepala Desa Simo, Heru Santoso, serta para Kepala Dinas.
Muhadjir optimistis, semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen. Dengan demikian, secara agregat Indonesia mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada 2024.
Beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tertinggi, disebutkan antara lain, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
“Fokus ke daerah yang tinggi stunting itu bagus, tapi yang sudah berhasil pun harus menjadi contoh. Saya optimis pada 2024, Kabupaten Madiun dapat meraih angka ini di bawah 2 digit atau 10 persen. Bersyukur bisa sampai nol,” ucap mantan Mendikbud tersebut.
Muhadjir menjelaskan, penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya melalui satu sektor saja, tetapi hatus komprehensif, terintegrasi.dan berkelanjutan. Upaya dilakukan mulai dari pencegahan, yakni sejak masa remaja hingga pasca melahirkan terutama 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
“Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tinggi anak kurang atau berat badan kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya pertumbuhan otak,” ucap Muhadjir.
Saat hamil, menurut Muhadjir, sebenarnya bisa dilacak apakah janin berpotensi stunting atau tidak. Yang sudah pasti, kalau saat 1000 HPK-nya tidak berhasil, maka intervensi seperti apapun tidak akan membuahkan hasil.
Terlepas dari itu, Menko PMK memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Madiun. Selain memberi vitamin tambah darah untuk mengantisipasi anemia pada remaja, intervensi dilakukan melalui program Integrated Development Plan (Rencana Pengembangan Terintegrasi).
Muhadjir mengutarakan, program tersebut sesuai dengan upaya pemerintah dalam menangani stunting. Hanya, selain terintegrasi juga harus berkelanjutan.
“Perlu ditambah menjadi Integrated Development and Sustainable Plan. Program yang terintegrasi, berkembang dan berkelanjutan. Bagaimana menjamin kelanjutan program stunting. Kalau kita ingin jadi negara maju, harus seminimal mungkin stunting atau bebas stunting,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)