Kunjungi Ponorogo, Menko PMK: Pernikahan Sedarah Harus Dihentikan!

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta tradisi pernikahan sedarah yang kerap terjadi di Kabupaten Ponorogo harus dihentikan.

“Pernikahan sedarah harus dihentikan, karena hal itu berpotensi menimbulkan stunting dan meningkatkan kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir Effendy saat meninjau masyarakat difabel dan kemiskinan ekstrem di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur,Senin (4/4/22).

Didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Menko PMK menyebut, saat ini kasus stunting di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 20 persen. Kendati demikian, pernikahan sedarah tetap perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, guna menekan angka prevalensi stunting di Tanah Air.

“Saya ingatkan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk memastikan kasus stunting pada tahun mendatang sudah nol persen, terutama di daerah yang dulu dikenal sebagai kampung difabel,” ujarnya.

Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebelumnya terjadi banyak kasus pernikahan sedarah. Sehingga sedikit yang melahirkan keturunan dengan kondisi difabel dan stunting.

“Masyarakat di dua desa ini banyak yang melahirkan difabel, terutama stunting akibat perkawinan inses atau sedarah. Mereka hanya menikah dengan sesama tetangga. Tak sedikit yang membawa gen yang tidak baik,” tuturnya.

Namun, saat ini, pernikahan sedarah di dua desa tersebut sudah semakin berkurang. Sudah ada kesadaran dari warga yang menghindarinya, dengan cara mencari jodoh di lua desanya.

“Saya dengar kasus pernikahan sedarah sudah berkurang. Itu bagus sekali untuk terhindar dari turunan gen yang negatif,” katanya

Disebutkan, saat ini persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 3,74 persen. Data yang dihimpun Kemenko PMK, dari total 955 ribu penduduk di Kabupaten Ponorogo, 90 ribu diantaranya masuk kategori penduduk miskin dan 86 ribu lainnya adalah penduduk miskin ekstrem.

“Miskin eksrem ini terjadi karena kondisi pendapatan warga yang sangat rendah; tidak memiliki sumber penghasilan tetap, serta kondisi rumah yang belum layak huni. Apalagi jika dalam satu keluarga ada yang lansia dan difabel,” ujarnya.

Menko PMK menitipkan kepada pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem khususnya di Kabupaten Ponorogo. (Tri Wahyuni)