JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tahun ini menaikkan kuota penerima beasiswa bidikmisi hingga 44 persen menjadi 130 ribu orang. Peminat Bidikmisi diingatkan untuk segera mendaftar pada 4-14 Februari 2019.
“Pendaftaran Bidikmisi ini akan berlaku untuk 2 jalur sekaligus, baik jalur prestasi, maupun ujian berbasis komputer,” kata Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Dikti (Kemristekdikti), Ismunandar di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Ismunandar menjelaskan, dinaikkannya kuota penerima Bidikmisi karena program tersebut dinilai berhasil dalam memutus mata rantai kemiskinan. Karena hampir sebagian besar alumni Bidikmisi sukses dalam karir dan wirausaha.
“Keberhasilan program Bidikmisi selama 9 tahun ini dapat dilihat dari prestasi akademik penerimanya. Hasil tracer study 2018 menunjukkan kecenderungan nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) meningkat setiap tahun dengan rata-rata 3,21,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Ismunandar, sekitar 24 persen alumni Bidikmisi dapat pekerjaan 3 bulan setelah lulus, sebagian lagi memiliki masa tunggu antara 1-2 bulan. “Alumni Bidikmisi memiliki daya saing tinggi untuk meraih sukses. Keberhasilan itu memutus mata rantai kemiskinan,” tuturnya.
Direktur Kemahasiswaan Didin Wahidin menambahkan, beasiswa Bidikmisi tak hanya diperuntukan bagi PTN, tetapi juga perguruan tinggi swasta (PTS) meski jumlahnya tak besar. Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan calon mahasiswa pendidikan vokasi (kejuruan).
“Beasiswa Bidikmisi juga bisa dimanfaatkannuntuk Program Profesi Guru (PPG), profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners dan apoteker yang telah ada sebelumnya. Termasuk mahasiswa difabel,” ujarnya.
Dijelaskan, syarat pendaftaran dan proses penerimaan Bidikmisi tahun ini didesain lebih baik dan sederhana, yaitu cukup mencantumkan nomor Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jika tidak punya, peserta boleh mengajukan dengan membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM), bukti pembayaran listrik, PBB (pajak bumi bangunan) dan slip gaji orangtua.
“Data kami telah terkoneksi dengan data penerima KIP di Kementerian Sosial (Kemsos) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Untuk pemilik SKTM akan dilakukan verifikasi lewat wawancara maupun kunjungan,” katanya.
Didin mengingatkan pada sekolah yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk segera mengurusnya. Karena lewat NPSN, siswa akan mendapat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). “Mumpung masih ada waktu, sekolah segera mengurus NPSN dan NISN. Karena dua nomor wajib diisi,” ucapnya menegaskan.
Ditambahkan, calon mahasiswa program Bidikmisi yang tak lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur prestasi, datanya akan diikutkan dalam jalut ujian berbasis komputer atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
“Peserta Bidikmisi bisa ikut SBMPTN tanpa perlu membayar uang pendaftaran. Karena datanya sudak terkoneksi. Cukup isi formulir saja,” ujar Didin yang didampingi Ketua Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi, Yonny Sumaryono dan Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan, Kemristekdikti, Ismet Yus Putra.
Peserta Bidikmisi yang lolos seleksi tahun ini akan mendapat biaya pengganti kedatangan pertama ke perguruan tinggi tujuan. Selain dibebaskan dari uang kuliah, penerima Bidikmisi juga mendapat biaya hidup sebesar Rp700 ribu per bulan.
Ditanya dana yang dialokasi pemerintah untuk 130 ribu beasiswa Bidikmisi, Didin menyebutkan sekitar Rp858 miliar. Total mahasiswa penerima Bidikmisi ongoing sebanyak 277.136 orang. “Dana Bidikmisi yang dikeluarkan pemerintah selama 9 tahun berjalan sekitar Rp4,6 triliun,” katanya.
Ditanya jika prestasi penerima Bidikmisi tidak sesuai harapan, Didin menegaskan, mereka tidak akan dihentikan beasiswanya. Mereka akan mendapat pembinaan agar nilainya tidak semakin memburuk. “Jika diputus beasiswanya, mereka pasti tak akan bisa kuliah lagi. Lagipula jumlahnya tak banyak,” ujar Didin menandaskan. (Tri Wahyuni)
