Kurtubi: Langkah Pemerintah Akuisi Saham Freeport 51%, Solusi yang Tepat

0
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan, langkah pemerintah mengakuisisi saham PT Preeport Indonesia sebesar 51 persen, dinilai sebagai solusi yang tepat untuk memperbaiki karut marutnya pengelolaan kekayaan tambang yang dilakukan rezim kontrak karya (contract of work) sejak sekitar 50 tahun silam.

“Pasalnya, langkah yang ditempuh oleh Pemerintah saat ini, merupakan solusi yang tepat, karena manfaatnya bagi bangsa dan negara jauh lebih besar ketimbang mudlorotnya,” ujar Kurtubi, dalam keterangan tertulisnya kepada Suara karya, Selasa (8/1/2019).

Dia mengatakan, kontrak karya yang merugikan negara secara financial, dan sekaligus  melanggar Pasal 33 UUD ’45 ini, sudah diterapkan sejak perusahaan Amerika itu masuk Papua tahun 1967.

“Bahkan posisi PTFI semakin diperkuat dalam kontrak karya perpanjangan yahun 1991 yang disetujui oleh Pemerintah RI, dimana PTFI memperoleh semacam jaminan perpanjangan kontrak karya hingga 2041,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, kontrak karya dinilai telah merugikan negara dan melanggar konstitusi. Sebab, pola hubungan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang yang ada diperut bumi dengan perusahaan tersebut, adalah pola hubungan B to G yang menghilangkan kedaulatan negara , tarif royalti emas dalam kontrak karya relatif sangat rendah, yakni hanya 1 persen.

“Selain itu, kewajiban pajak, managemen juga sepenuhnya berada di tangan PT FI, sehingga negara tidak diberi hak untuk mengontrol biaya-biaya explorasi dan exploitasi atas kekayaan alam yang dimilikinya, selain rezim kontrak karya diakui keabsahannya oleh UU Minerba No. 4/2009,” ujar mantan pengajar pasca sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Terlebih lagi, kata dia, hingga kini belum ada pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas kontrak karya PTFI dan UU Minerba No 4/2009.  Sementara isu pembuangan tailing yang merusak lingkungan, juga sudah disetujui oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua.

“Dalam kesempatan berbagai rapat di Komisi VII DPR RI, saya mempertanyakan mengapa Pemerintah tidak mewajibkan PTFI mengelola limbah tailing dengan lebih baik. Misalnya dialirkan ke palung laut dengan memakai pipa, seperti yang dilakukan oleh PT Newmont di Sumbawa Barat, bukan lewat sungai seperti saat ini,” ujar Kurtubi.

Menurut dia, jika opsi mengambil alih tanpa harus keluar uang, dengan menunggu selesai kontrak tahun 2021, maka dapat dipastikan kasusnya akan dibawa ke arbitrase international.

“Kalau sudah di bawa ke arbitrasi internasional, probabilita RI untuk kalah sangat besar, meski mungkin tidak sebesar 99.9 persen seperti yang dilansir oleh J. Stiglitz. Selama proses di Arbitrase akan ada semacam police line yang dibentangkan di lokasi sengketa, maka operasi tambang akan terhenti yang dapat berdampak negatif yang besar terhadap sosial ekonomi Papua, khususnya Mimika dan kemungkinan timbulnya kerusakan fisik dari proses penambangan bawah tanah yang justru sedang berjalan,” katanya.

Menurut Kurtubi, jika pemerintah kalah di arbitrase, alangkah malunya bangsa yang besar ini di mata dunia internasional akibat kegagalan bangsa ini menerapkan Pasal 33 UUD’45 dalam pengelolaan tambang.

“Akibatnya, tentu PTFI sebagai pemenang akan terus beroperasi hingga 2041, bahkan mungkin tanpa harus menjual sahamnya kepada pihak Indonesia. Saya mengerti bahwa masalah PTFI ini sudah sangat rancu, penuh dengan intervensi banyak kepentingan terkait proses divestasi sejak awal yang merugikan negara, sidah ribet dan kacau balau,” ujarnya menambahkan.

Berinvestasi bidang tambang di daerah hutan belantara dengan infrastruktur jalan, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lain yang nyaris tidak ada, kata dia, tentu membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga investor wajar meminta kepastian usaha dan dengan ROI yang tinggi.

“Mestinya Pemerintah RI waktu itu, menawarkan menggunakan kontrak Bbagi hasil yang sudah dipraktekkan selama berabad-abad di bidang pertanian di tanah air yang sudah diadopsi dalam pengelolaan kekayaan alam migas dengan konsep kontrak bagi hasil (production sharing contract),” ujarnya.

Kontrak bagi hasil ini, katanya, adalah kontrak antar orang-perorang dan antarentitas bisnis, bukan kontrak antar pemerintah dengan entitas bisnis, Pemerintah/negara berada di atas kontrak.

“Kalaupun terpaksa memakai rezim kontrak karya, mestinya dibatasi hanya satu periode. Kemudian di periode berikutnya menggunakan kontrak bagi hasil. Namun yang terjadi justru rezim kontrak karya 1967 diperpanjang dengan kontrak karya 1991 yang menempatkan posisi Penerintah bertambah lemah,” ujar Kurtubi.

Karena itu, langkah yang ditempuh Pemerintah saat ini dengan mengakuisisi 51 persen saham oleh BUMN, dinilainya sebagai solusi yang tepat, karena lebih besar manfaatnya bangsa dan Negara.

“Operasi penambangan terus berjalan, tidak perlu menghabiskan waktu ke arbitrase, penerimaan negara, termasuk Papua, juga akan meningkat yang harus diikuti dengan prinsip transparansi, sehingga ada peluang besar untuk mengadop teknologi penambangan bawah tanah yang bisa dimanfaatkan di berbagai daerah yang mempunyai potensi tambang bawah tanah seperti yang ada di Dompu NTB. Selain itu, ada juga peluang terbukanya investasi besar untuk industri smelter yang optimal di Sumbawa Barat, beserta industri hilir bekerjasama antara PTFI dengan PT Amman Mineral  (ex PT Newmont) di Sumbawa Barat,” ujar alumnus Colorado School of Mines dan Institut Francaise du Petrole ini. (Mistcola)