KY Pantau 24 Persidangan Perkara Pemilu

0
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Farid Wajdi

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial melakukan pemantauan terhadap 24 persidangan Pemilu 2019 di sejumlah provinsi, seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan lainnya.

Pemantauan persidangan ini dilakukan, karena perkara terkait dengan politik uang, menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, kampanye di tempat beribadah, menyebabkan suara pemilih tidak bernilai. “kebanyakan kasus melibatkan calon anggota legislatif, bahkan beberapa diantaranya adalah kepala daerah,” ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Farid Wajdi, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Kamis (18/7/2019).

Farid mengatakan, pemantauan persidangan perkara pemilu, merupakan tindak lanjut dari Desk pemilu KY yang diluncurkan pada Maret lalu sebagai bentuk komitmen KY dalam mendorong terwujudnya Pemilu 2019 yang bersih dan adil.

Mengingat persidangan perkara pemilu berlangsung singkat, maka KY melakukan penanganan pemantauan dilakukan cepat. “Artinya, perkara ini menjadi prioritas KY untuk dipantau, mulai dari proses pemantauan hingga diputuskan dalam sidang panel dan sidang pleno oleh anggota KY,” katanya.

Menurut dia, pihaknya berinisiatif melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu sebagai langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk oknum kepala daerah atau caleg yang sedang berperkara.

“Hakim tidak boleh diintimidasi sehingga hendanya diberi keleluasaan dalam mengadili suatu perkara secara fair,” ujar Farid menambahkan.

Selain persidangan pemilu, katanya, KY juga melakukan pemantauan persidangan perkara-perkara lain, seperti pidana umum, tata usaha negara, dan agama.

“Pada semester 1 2019, KY menerima 244 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 200 permohonan masyarakat yang berasal dari individu, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat, serta 44 inisiatif KY,” katanya lebih lanjut. (Gan)