KY: Umumkan Sanksi Hakim ke Media Terhambat Sifat Kerahasiaan

0

BOGOR (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) terus berupaya melakukan penguatan terhadap kewenangannya, terutama menyangkut fungsi pengawasan hakim. Pasalnya, hingga saat ini KY masih merasakan ada ganjalan terkait sanksi etik yang dijatuhkan KY kepada hakim yang melakukan pelanggaran.

Ganjalan dimaksud, terkait sifat atau aturan kerahasiaan, sehingga sanksi yang dijatuhkan KY tidak bisa dipublikasikan ke media. Padahal, hal itu dinilai penting dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera kepada hakim-hakin lainnya.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Sinergitas Konisi Yudisial dengan Media Massa: Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan’, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/10/2018) malam.

“Kami masih terus meyakinkan MA terkait hal itu. Kalau sanksi yang dijatuhkan KY itu disetujui MA untuk disampaikan ke publik, maka ini merupakan bagian dari penguatan KY. Karena selama ini, sanksi hakim yang bisa dipublis, adalah sanksinhakim yang telah menjalani pembelaan di MKH (Majelis Kehormatan Hakim),” ujar Jaja.

Dia mengakui, persoalan ini pernah didiskusikan dengan MA pada 2012 silam. Namun hingga saat ini belum menemukan solusi sebagaimana yang diinginkan KY. Mengingat, muncul kekhawatiran bahwa perasoalan ini masuk ke ranah yang bersifat rahasia.

“Jadi kalau sanksinya sudah disetujui oleh MA dan KY dan MA sudah mengeluarkan SK-nya, apakah itu bisa dipublis? ini yang belum ada solusinya, belum ada kesepakatan. MA khawatir, persoalan ini masuk ke ranah yang sifatnya rahasia. Karena memang setiap hasil penelusuran itu sifatnya rahasia,” ujarnya menambahkan.

Namun demikian, pihaknya terus berupaya meyakinkan MA bahwa penyampaian sanksi etik hakim ke masyatakat itu bukan sebuah pelangggaran.

“Kalau dalam dua tahun ke depan ini KY mampu meyakinkan itu ke MA, maka saya yakin pengawasan hakim yang dilakukan KY itu akan lebih efektif. Misalnya, ada hakim kena sanksi karena memiliki hubungan dekat dengan advokat. Atau karena dalam menangani perkara melakukan pelanggaran hukum formil secara substantif. Nah kalau yang begini ini bisa dipublis, maka ini merupakan suatu terobosan, sehingga KY bisa membina hubungan lebih baik dengan MA, dan MA lebih terbuka terhadap hal demikian, maka itu akan lebih memperkuat kewenangan KY,” katanya lebih lanjut. (Gan)