JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menaikkan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2021 hingga dua kali lipat dibanding tahun lalu, dari Rp1,3 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Padahal, jumlah penerima masih sama dari tahun lalu sekitar 200 ribu orang.
“Satuan biaya KIP Kuliah dan biaya hidup mahasiswa kini dibuat lebih berkeadilan sosial,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Senayan Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Mendikbud menjelaskan, kenaikan anggaran KIP Kuliah berpengaruh pada satuan biaya pendidikan. Besarannya tergantung pada akreditasi dan program studi (prodi) dimana mahasiwa itu diterima.
Biaya satuan pendidikan per mahasiswa pada prodi dengan akreditasi A diberikan Rp8.000.000 (batas maksimum adalah Rp12.000.000). Untuk prodi dengan akreditasi B Rp4.000.000, dan prodi dengan akreditasi C Rp2.400.000.
Sebagai informasi, Skema KIP Kuliah 2020 dengan total anggaran Rp1,3 triliun untuk diberikan kepada 200 ribu mahasiswa. Besaran biaya pendidikan diberikan sama, yaitu Rp2.400,000 per mahasiswa. Untuk biaya hidup juga diberikan sama untuk semua daerah di seluruh Indonesia, yaitu Rp700 ribu per mahasiswa setiap bulannya.
Untuk biaya hidup per mahasiswa pada KIP Kuliah tahun ini, skemanya berubah. Dibuat dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Perhitungannya terbagi dalam 5 klaster daerah sesuai indeks harga berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2019).
Disebutkan, klaster 1 diberikan sebesar Rp800.000 per bulan per mahasiswa , klaster 2 Rp950.000, klaster Rp1.100.000, klaster 4 Rp1.250.000 dan klaster 5 Rp1.400.000. “Diharapkan, perubahan biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah ini dapat membuat mereka lebih semangat dan berprestasi,” ucapnya.
Ditambahkan, pemerintah memberi perhatian pada KIP Kuliah karena program tersebut mampu mendorong mahasiswa kurang mampu agar bermimpi besar. Bisa kuliah di kampus negeri tanpa terkendala masalah biaya.
Skema baru KIP Kuliah mendapat apresiasi dari anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Yusuf Effendy. Katanya, program tersebut harus dipertahankan karena memberi dorongan bagi anak-anak pintar dari keluarga kurang mampu untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
“Lewat pendidikan tinggi, diharapkan anak penerima KIP Kuliah bisa memperbaiki ekonomi keluarganya,” kata Yusuf Effendy menandaskan. (Tri Wahyuni)