Literasi Digital Sasar Widyaiswara PPSDM Regional Kemendagri

0

JAKARTA (Suara Karya): Program Aparatur Sipil Negara (ASN) Cakap Digital yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyasar widyaiswara PPSDM Regional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kegiatan literasi digital di sektor pemerintahan diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia,” kata Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto saat membuka kegiatan di Bogor, akhir pekan lalu.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Kemendagri itu sudah sampai pada titik yang lebih masif. “Tahun depan kita masuk tahun politik, karena itu ASN harus bersikap netral. Hal itu sangat penting, terutama saat mengisi media sosial,” ujarnya.

Bonifasius meminta isi dengan konten yang menyejukkan. Karena media sosial biasanya menjadi tempat munculnya konflik horizontal.

“Teknologi informasi saat ini memang bisa dilihat dari perkembangan tools, tetapi kita sebagai manusia di belakang layar sebenarnya menjadi sosok yang bisa mengatur dunia digital menjadi lebih positif,” ucapnya menegaskan.

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono mengatakan, ASN memiliki kesempatan dan hak untuk dikembangkan kompetensinya. “Target kita 50 juta masyarakat terliterasi digital pada 2024. Tak sekadar kuantitas, tetapi juga kualitasnya,” katanya.

Karena itu, lanjut Sugeng, pelatihan tak hanya sekadar mengarah pada target peserta tetapi juga hasilnya. “Tahun depan suasana politik mulai hangat. Karena itu forum kali ini menjadi strategis bagi para calon mentor untuk memikirkan strategi agar masyarakat paham 4 pilar literasi digital,” ujarnya.

Kegiatan dibagi dalam 5 sesi, yang diisi materi tentang transformasi digital pemerintahan, peraturan perundang-undangan, core value ASN Berakhlak, budaya digital, dan wtika digital.

Sesi pertama disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cahyono Tri Birowo. Katanya, transformasi digital pemerintahan akan memudahkan kinerja ASN.

Penting bagi ASN memanfaatkan aplikasi pemerintahan. Misalkan, aplikasi persuratan yang lebih mudah dan bisa akses kapanpun. “Tetapi faktanya, banyak yang mengirim surat melalui aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, padahal kita memiliki aplikasi sendiri,” ujarnya.

Sesi kedua disampaikan Tenaga Ahli Kemkominfo, Theodoor Sukardi tentang Peraturan Perundang-undangan yakni UU ITE dan UU PDP. Dalam UU No 5/2014 tentang ASN merupakan dasar yang perlu dipahami ASN sebelum memahami lebih lanjut mengenai UU ITE dan UU PDP.

“Meski UU No 5 tahun 2014 kerap dianggap sebagai basic oleh para ASN, tetapi inilah yang kemudian akan beririsan dengan UU ITE serta UU PDP. Banyak ASN yang kerap disebut media sebagai korban UU ITE karena kasus pencemaran nama baik dan lain sebagainya, padahal tidak ada yang namanya korban UU ITE,” katanya.

Theodoor menambahkan, ASN tersebut mungkin melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang ada. Karena itu, perlu ada pemahaman lebih lanjut agar hal tersebut tidak terjadi kembali.

Sesi ketiga disampaikan Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri, Wawan Hermawan mengenai core value ASN Berakhlak. Saat ini ASN sedang dipersiapkan untuk menjadi talenta digital agar dapat bekerja secara maksimal.

“Core Value ASN berakhlak memiliki irisan dengan literasi digital, terutama budaya digital dan etika digital,” katanya.

Materi berikutnya adalah budaya digital yang dipaparkan Kepala Laboratorium Psikologi Binus University, Istiani dan Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Irene Camelyn Sinaga.

Istiani menyebutkan, ASN bisa disebut memahami budaya digital jika memiliki beberapa kemampuan, seperti membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

Irene menambahkan, peserta yang hadir sebenarnya juga pelaku budaya atau budayawan. Ketika semua ASN melakukan kegiatan menjadi manifestasi, maka itu disebut pelaku budaya.

Sesi tentang etika digital disampaikan Direktur Utama PT Kombas Digital Internasional, Cahyo Edhi. Menurut Cahyo, ruang digital yang bisa diakses semua orang tidak berarti boleh digunakan secara egois dan melanggar hak-hak orang lain.

“Pemanfaatan digital perlu didasari dengan kesadaran bahwa kita tidak sendirian di ruang digital. Kita, harus saling menghormati layaknya di dunia nyata,” tuturnya. (Tri Wahyuni)