LKPJ Bupati Teluk Bintuni Diterima Aklamasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni secara aklamasi menerima laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni, tahun anggaran 2019.

Diketahui, LKPJ dibacakan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw didampingi oleh Wakil Bupati, Matret Kokop pada (7/8/2020) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di hadapan DPRD pada sidang paripurna.

Sebanyak lebih dari 37 program pro rakyat yang dibiayai oleh ABPD dinilai oleh seluruh fraksi sebagai tepat sasaran dalam upaya membangun Teluk Bintuni, seturut visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada awal menjabat.

Penghargaan atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun menjabat pun mendapat apresiasi yang menghantar nota pengantar tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni yang disampaikan  pada 8/9/2020.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian/(WTP). Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

“Capaian ini merupakan WTP yang keenam kalinya, dan merupakan capaian yang keempat kalinya selama kepemimpinan saya bersama Bapak Matret Kokop, yaitu LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 dan LKPD 2019,” ungkap Kasihiw melaluinketerangan tertulis yang diterima suarakarya.co.id di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Pada nota pengantarnya Kasihiw memaparkan kesuksesan pemerintah daerah dalam menangani defisit APBD dengan strategi pengendalian belanja daerah secara efektif dan efisien, serta menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber dan berkoordinasi secara intens dengan kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Atas defisit yang terjadi karena tidak tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, pemerintah daerah bersama  Dirjen Perimbangan Keuangan akhirnya bisa mengubah simulasi defisit APBD Teluk Bintuni menjadi surplus.

“Berubahnya simulasi defisit menjadi surplus ini, bukanlah sebuah prestasi, tapi bisa dijadikan momentum untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu menangani tantangan defisit, tanpa harus menggunakan skema pinjaman,” ujarnya.

Dipaparkannya, sejumlah capaian pemerintah daerah pada kinerja mereka dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia, pada indikator-indikator: Angka Melek Huruf yang meningkat sebesar 0,46%, Angka rata-rata lama sekolah yang mengalami peningkatan sebesar 0,18%, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 0,23%, Angka Usia Harapan Hidup sebesar 0,45 tahun, serta Indeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan indikator capaian dalam bidang ekonomi, dipaparkan oleh Bupati Kasihiw dengan beberapa peningkatan kinerja, antara lain: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku meningkat sebesar Rp 2,4 triliun Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan meningkat, Produk Domestik Regional Bruto mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 3.57%.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita meningkat sebesar Rp 27,8 Juta  menjadi sebesar Rp 487,4 juta pada tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Adhk) perkapita meningkat sebesar Rp 7,1 juta pengeluaran  per kapita meningkat dari Rp 9.622.000 pada tahun 2018, menjadi Rp 9.821.000 pada tahun 2019, atau meningkat sebesar Rp199.000.

Sidang paripurna yang diskorsing selama satu hari, dilanjutkan dengan dengaar pendapat fraksi-fraksi di DPRD Teluk Bintuni pada (8/9/2020).

Tanggapan keseluruhan fraksi yang menerima laporan pertanggung jawab tersebut, diakhiri tanpa nota keberatan sama sekali. (Pramuji)