LPDB Jelaskan Penyabab Maraknya Kredit Macet yang Dialami Koperasi dan UKM

0

JAKARTA (Suara Katya): Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM, Iman Pribadi, menyebutkan, banyaknya koperasi yang mengalami masalah dalam memenuhi kewajiban membayar pinjaman modal, lebih disebabkan oleh minimnya pengetahuan soal tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam menyalurkan dana bergulir.

Imam menjelaskan perihal banyak terjadinya kredit macet yang dialami koperasi dan UKM di Indonesia saat ini. Menurut Iman, hal itu terjadi, karena pada saat dibentuknya LPDB, dengan ada kata dana bergulir, masyarakat menganggap ini seperti hibah. Jadi banyak koperasi atau UKM yang menganggap bahwa ini dana hibah kepada masyarakat.

Dia mengatakan hal itu, saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Mitra Bermasalah dengan KPKLN, di Surabaya, Rabu (2/10/2019).

“Kenapa sih banyak kredit macet? Itu pertanyaan mendasarnya, sehingga kita melibatkan banyak temen-temen dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini teman-teman dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Karena mereka (koperasi dan UKM) menganggap dana bergulir LPDB ini sebagai dana hibah, terutama di periode 2008-2015,. Makanya kredit macet di periode itu terbilang sangat signifikan, ” kata Iman.

Karena itu, pihaknya memandang perlu adanya kegiatan Koordinasi dengan Instansi KPKNL agar penyelesaian pinjaman atau pembiayaan mitra LPDB-KUMKM dapat ditanggulangi secara baik dan optimal.

“Kegiatan rapat ini, membahas secara menyeluruh terkait prosedur pengurusan piutang negara oleh pihak KPKNL, baik berupa aturan-aturan yang berlaku, maupun dampak-dampak yang timbul sebagai akibat dari proses pengurusan piutang negara yang dilakukan di KPKNL,” ujarnya menambahkan.

Dia juga mengatakan, dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan adanya kesamaan persepsi dalam hal pengurusan dan penanganan piutang LPDB-KUMKM serta adanya kesesuaian data pembayaran, dimana ada dana pembayaran piutang LPDB sebesar Rp411.303.562 yang bersumber dari setoran KPKNL dan mitra LPDB yang telah dilimpahkan ke KPKNL yang belum teridentifikasi.

“Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka menjalankan koordinasi intensif antara LPDB dengan KPKNL. Tentu kami harapkan dapat dilaksanakan secara intensif dan berkala, sehingga upaya penanganan maksimal terhadap pinjaman mitra LPDB yang macet dapat dikelola secara intensif dan pada akhirnya akan bermuara kepada pengelolaan piutang negara yang optimal,” kata Iman.

Sebelumnya, dalam pembukaan Rakor tersebut, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengatakan, dengan dilaksanakannya Rakor ini, diharapkan penanganan piutang bermasalah dapat berjalan semakin baik lagi ke depannya.

“Yang ingin kita capai, adalah bagaimana bisa meningkatkan fungsi pengamanan dana pinjaman LPDB-KUMKM yang sudah disalurkan di seluruh Indonesia, terutama bagi pelaku koperasi dan UKM,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejak berdiri 13 tahun lalu, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar 9,5 triliun. Oleh karena itu, kata Braman, untuk mengoptimalkan upaya penanganan secara maksimal, terutama kepada mitra yang dikategorikan ‘E’ atau macet, LPDB perlu melakukan koordinasi secara intensif seperti yang dilakukan di Semarang dan Surabaya saat ini.

“Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada KPKNL di seluruh Indonesia yang telah membantu LPDB dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet ini,” ujar Braman menambahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, Rapat Koordinasi ini, memiliki makna yang sangat baik terkait prosedur pengurusan piutang negara kepada KPKNL, baik berupa aturan-aturan yang berlaku, maupun dampak yang timbul sebagai akibat dari proses pengurusan piutang negara yang dilakukan di KPKNL. (gan)