LPDB Siap Kucurkan Pinjaman ke Koperasi Syariah di Lampung

0
Direktur Utama LPFB

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), Braman Setyo, mengaku sudah menerima 12 dokumen (proposal) pengajuan pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan pengembangan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

“Untuk Provinsi Lampung, saat ini kami sudah menerima 12 dokumen. Dengan rincian, 7 untuk Koperasi Syariah dan sisanya untuk Koperasi Konvensional,” ujar Braman, saat menyampaikan sambutan pembukaan ‘Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif LPDB-KUMKM’, di Provinsi Lampung, Rabu (29/8).

Bahkan, katanya, ketujuh proposal pengajuan untuk Koperasi Syariah tersebut, saat ini persyaratannya sudah memasuki finalisasi, tinggal analisa yuridis.
Braman menyebutkan, ketujuh dokumen yang sudah disetujui itu, adalah Koperasi BMT Wijaya Kusuma, Koperasi BMT Laa Roiba, Koperasi BMT Bandar Lampung, Koperasi BMT Fajar, Koperasi BPRS Metro Mandiri, KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional, dan KSPPS BMT Bina Masyarakat Utama (BiMU).

Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan soal perubahan manajemen pada 2017 yang mengakibatkan terganggunya proses penyaluran dana bergulir.
“Tahun 2017 sebagai masa-masa yang krusial dalam upaya menyalurkan dana bergulir kepada para pelaku usaha koperasi dan UKM. Sebab, saat itu terjadi perubahan manajemen di lingkungan LPDB,” katanya menambahkan.

Dalam perubahan manajemen tersebut, ujar Braman, ada mekanisme baru yang harus dilakukan. Misalnya terkait moratorium penyaluran dana bergulir.

“Setidaknya ada dua perubahan yang dilakukan ketika itu, terutama menyangkut regulasi, baik SOP maupun juknisnya. Perubahan itu dilakukan, karena saya ingin ke depannya clean and clear. Karena saya tidak ingin ke depannya ada masalah-masalah yang tidak diharapkan terkait penyaluran dana bergulir ini,” ujarnya lebih lanjut.

Selain itu, Braman mengatakan, dalam perubahan manajemen itu, karena dirinya ingin melakukan pembenahan di bidang sumber daya manusia (SDM).

“Sehingga mulai tahun ini, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga permasalah yang selama ini terjadi, sudah klir dan mulai Juni lalu kita sudah mulai menerima kembali dokumen-dokumen pengajuan pinjaman pembiayaan bagi para pelaku usaha koperasi dan UKM,” katanya.

Hal itu dilakukan, kata dia, sebagai bentuk strategi bagi upaya pengembangan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Karena itu, dia menambahkan, dengan adanya sosialisiasi dan bimbingan teknis ini, pihaknya berharap para pengurus koperasi memahami tata kelola koperasi yang baik ketika mengajukan dokumen.

Namun demikian, dia mengajak para pengurus koperasi agar tidak meninggalkan lembaga pembinanya, seperti Dinas Koperasi dan UKM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.”Karena bagaimana pun, teman-teman di Dinas akan membantu kelengkapan syarat sebagaimana ketentuan LPDB,” katanya.

Terkait banyaknya penolakan dokumen pengajuan, dia mengatakan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan LPDB kepada para pelaku usaha koperasi dan UKM.

“Karena, begitu ditolak bukan berarti didiamkan, tetapi diberikan penjelasan soal apa yang harus dilengkapi, sehingga bisa diproses berikutnya,” kata Braman.

Hal ini, katanya, juga merupakan bentuk kehati-hatian LPDB dalam nyalurkan dana bergulir bagi koperasi dan UKM.

“Tujuannya, supaya ke depannya, dokumen yang diajukan itu benar-benar dipersiapkan secara matang, sehingga ke tidak ada permasalahan yang berarti di kemudian hari, kecuali kalau ada manipulasi dari pengurus koperasi. Jadi kesimpulannya, lebih baik sulit di depan tapi lancar di belakangnya,” ujarnya.

Strategi berikutnya, dia mengatakan, bahwa LPDB juga bisa kerjasama dengan pihak lain, selain dengan Dinas dan perusahaan penjaminan (Jamkrindo dan Jamkrida).

“Nantinya bisa juga kita bekerjasama dengan Askrindo, dan kita juga bisa kerjasama dengan badan di lingkungan dinas koperasi, misalnya badan layanan umum daerah. Kita juga bisa kerja sama dengan perbankan, baik yang sifatnya chaneling maupun eksekuting,” kata Braman.

“Dengan dibukanya kerjasama yang luas tersebut, diharapkan tahun 2018 ini target DPI kita akan terpenuhi semua, saya optimis untuk itu, kita tidak boleh pesimis. Dan itu kita sudah sekapat dengan 34 kepala dinas seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Terkait penyerapan, dia berharap tahun ini penyalurannya lebih banyak ke sektor roduktif ketimbang sektor perdagangan.

“Terus terang sektor perdagangan memang dimana-mana pasti lebih besar. Tapi di provinsi lampung, saya berharap yang lebih besarnya adalah sektor produktif,” Braman menjelaskan.

Karena itu, dia mengajak Dinas Provinsi Lampung untuk berperan aktif membantu koperasi dan UKM di daerahnya.

“Karena, merekalah yang mengetahui persis kondisi di lapangan. Sebab, semakin banyak dana bergulir di provinsi, menunjukkan semakin baik kinerja di Dinas provinsi itu sendiri,” katanya. (Gan)