MAKI Ajukan Gugatan Baru ke MK Terkait DPR Sahkan UU No 2 Tahun 2020

0
Koordinator MAKI Boyamin Saimin (berpeci hitam depan) saat mengikuti Sidang melalui daring video conference di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. (suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama sejumlah LSM mengajukan gugatan baru mengenai DPR yang memberikan pengesahan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

“MAKI bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA hari ini telah mengajukan gugatan baru ke MK terhadap Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Perppu No. 1 tahun 2020 dengan register perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saimin di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Boyamin menyampaikan pernyataan mengenai hasil Sidang MK pada Kamis 18/6/2020 lalu melalui rilisnya mengatakan, selain MAKI bersama Lembaga Pengawasan Penegekan Hukum Indonesia (LP3HI), Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) dan LBH Peduli Keadilan (LBH PEKA), masih ada permohonan gugatan baru yakni dari Yayasan YAPIKA dengan nomor perkara 37/PUU-XVIII/2020 yang menguji beberapa pasal lain selain pasal 27.

“Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 13.00 WIB dilakukan sidang pendahuluan terhadap uji formil dan materiel UU No. 2 tahun 2020. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Panel Aswanto, anggota Wahidudin Adam dan Daniel Yusmich,” jelasnya.

Dalam sidang perdana ini, kata dia pihak MAKI bersama sejumlah LSM yang lain itu menyampaikan ringkasan permohonan baru uji formil tentang tidak sahnya pengesahan UU Nomor 2 tahun 2020 yang terdiri atas beberapa hal.

Pertama, Disahkan pada saat masa sidang DPR bersamaan berlakunya Perppu Nomor 1 tahun 2020, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 bahwa Perppu dibahas pada persidangan berikutnya. Jika mengacu jadwal sidang DPR berikutnya adalah pada pertengahan bulan Juni 2020 (jadi belum waktunya), sehingga dengan ditetapkannya Perppuu No. 1 tahun 2020 menjadi UU No. 2 tahun 2020 adalah tidak sah.

Kedua, Rapat paripurna dengan aklamasi, padahal seharusnya dilakukan dengan voting. Pengesahan Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 sejak awal ditolak oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sehingga seharusnya dilakukan voting dalam rapat paripurna, namun dengan pengambilan keputusan dengan aklamasi adalah tidak sah.

“Materi yang lain adalah sama dengan Gugatan Judicial Review diajukan sebelumnya saat masih berupa Perppu No. 1 tahun 2020 yaitu untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana pasal 27 UU Penetapan Perppu,” kata Boyamin.

Menurut dia, uji materil ditujukan untuk membuka kepada publik tentang persamaan hak tanpa pandang bulu ditengah masyarakat baik rakyat, pejabat atau penguasa.

“Tujuan utama pengujian ini adalah semata-mata untuk persamaan hukum berlaku untuk semua orang termasuk pejabat dan memberikan jaminan bahwa pejabat akan hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan untuk mengelola keuangan negara dalam menghadapi pandemi corona secara baik, benar dan tidak ada KKN (kolusi korupsi dan nepotisme),” tandasnya.

Pengujian tersebut, kata dia juga bertujuan untuk tetap memberikan rambu-rambu atau peringatan kepada para pejabat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara tata kelola yang baik, bersih dan bebas KKN. Yang diibatarkannya sebagai berkendara di jalan raya, meskipun terdapat rambu rambu untuk berhati hati dan tidak ngebut namun masih sering terjadi kecelakaan sehingga apabila rambu rambu dicabut semua maka akan terjadi kekacauan di jalanan.

Boyamin menyebutkan bahwa setelah penyampaian ringkasan permohonan, Majelis Hakim memberikan nasehat untuk melengkapi tentang legal standing dan kerugian yang lebih rinci. Juga, untuk memperbanyak materi uji formil dikarenakan konsekuensi jika UU Nomor 2 tahun 2020 semuanya dibatalkan apakah kembali berlaku Perppu Nomor 1 tahun 2020 ataukah akan batal penuh sehingga terjadi kekosongan.

“Atas nasehat-nasehat tersebut, diberi kesempatan 14 hari untuk melakukan perbaikan dan kami akan melakukan perbaikan sesuai nasehat hakim,” ujarnya. (indra)