MAKI Bersama Sejumlah LSM Ajukan Gugatan Baru ke MK

0
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (suarakarya.co.id/net)

JAKARTA (Suara Karya): MAKI bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA hari ini telah mengajukan gugatan baru ke Mahkaman Konstitusi (MK) terhadap Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Perppu No. 1 tahun 2020.

“Atas telah resminya Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, maka pada hari ini juga (kemarin, Rabu, 20 Mei 2020) kami langsung melakukan pendaftarkan gugatan pengujian (judicial review) UU No 2 Tahun 2020 dan telah dimasukkan dalam sistem online web Mahkamah Konstitusi,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pagi (21/5/2020).

Pendaftaran tersebut, tambahnya tercatat dalam register Nomor TPPO: 130/PAN.OLINE/2020 (seperti tampak dalam poto terlampir). Rabu kemarin pukul 10.30 WIB dalam persidangan MK, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi telah menyampaikan kepada Majelis Hakim MK bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 telah sah dan resmi menjadi UU Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu No 1/ 2020 menjadi UU.

“Materi Pengujian UU ini adalah sama dengan Pengujian Perppu Corona yaitu permohonan pembatalan Pasal 27 yang mengatur kekebalan pejabat keuangan dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya.

Gugatan Judicial Review setebal 58 halaman itu diajukan, kata Boyamin, sebagai bentuk konsistensi pihaknya untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UU Penetapan Perppu.

“Tujuan utama pengujian ini, semata-mata untuk persamaan hukum berlaku untuk semua orang termasuk pejabat dan memberikan jaminan bahwa pejabat akan hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan untuk mengelola keuangan negara dalam menghadapi pandemi corona secara baik, benar dan tidak ada KKN,” beber Boyamin.

Pengujian tersebut juga dikatakan bertujuan untuk tetap memberikan rambu-rambu kepada pejabat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara tata kelola yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Mereka berharap judicial review itu secepatnya disidangkan.

“Gugatan judicial Review ini terdiri 58 halaman dan semoga MK secara cepat akan segera menyidangkannya. Pemerintah tidak bisa lari lagi seperti dalam gugatan terhadap Perppu sehingga pemerintah harus menjawab semua materi gugatan khususnya materi adanya pasal kekebalan bagi pejabat keuangan,” kata Boyamin. (Indra)