MAKI: Calon Pimpinan KPK Asal Kejagung Belum ‘Nendang’

0
Koordinator MAKI Boyamin Sulaiman. (Ist)

JAKARTA (Suara Karya): Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menegaskan, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Kejaksaan Agung, dinilai rawan gugur alias tidak terpilih.

Pasalnya, lima calon yang direkomendasikan Kejaksaan Agung, dinilai bukan sosok yang masuk kategori ‘kelas berat’. Sebab, ujar Boyamin, mereka yang diajukan hanya berasal dari eselon II.

“Mestinya berasal dari eselon I.b dengan jabatan Sekretaris JAM atau staff ahli Jaksa Agung. Karenanya, mereka belum ‘nendang’, sehingga bisa jadi nantinya wakil Kejagung tidak ada yang akan masuk 10 besar yang kemudian diserahkan ke DPR untuk mendapatkan 5 orang Pimpinan KPK,” kata Boyamin, dalam siaran persnya, Rabu (3/7/2019).

Sebagaimana diketahui, Kejagung telah merekomendasikan 5 Calon Pimpinan KPK yang akan dikirim ke Pansel Pimpinan KPK yaitu : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan Sugeng Purnomo, Direktur Tata Usaha Negara pada JAMDatun Johanis Tanak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Muhammad Rum, Kapus Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat RI Ranu Mihardja, dan Jaksa Koordinator pada JAMPidsus Supardi.

“Kelima nama teraebut belum nendang, karena belum bisa dikatakan kelas berat dengan alasan hanya berasal dari eselon II. Hal ini sebagai perbandingan adalah pimpinan KPK terakhir adalah Zulkarnaen dengan jabatan staff ahli Jaksa Agung (eselon 1.b),” katanya.

Namun Boyamin mengatakan, dari lima wakil kejaksaan tersebut, hanya 1 nama yang kompeten dan berpengalaman bidang tipikor, yakni Sugeng Subroto, selebihnya adalah bidang lain dan administrasi.

“Dengan hanya mengirim 5 orang, nampaknya Kejagung tidak serius untuk mengirimkan wakilnya, berbeda dengan Kepolisian yang mrekomendasikan 11 orang dan terdapat calon bintang 3, meskipun sudah pensiun (Anang Iskandar),” katanya.

Dia mengingatkan, Kejagung seharusnya sadar bahwa kegagalan tidak adanya Pimpinan KPK periode sekarang dari unsur Jaksa, dikarenakan calon yang dikirim kepada Pansel adalah hanya berasal dari eselon II dan kurangnya pengalaman bidang Tipikor.

“Kami menyarankan untuk menambah jumlah calon pimpinan KPK dengan kategori eselon I dan berpengalaman bidang Tipikor. Calon yang dikirim haruslah kualifikasi kelas berat, jangan kelas bulu atau kelas ringan. Dengan hanya mengirimkan 5 orang, kami khawatir jangan-jangan tidak ada niat serius Kejagung untuk mengirimkan wakilnya ke Pansel Pimpinan KPK,” ujar Boyamin menambahkan.

Menurut dia, KPK bagaimana pun membutuhkan pimpinan asal Jaksa, karena UU KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut, jadi tugas Kejagung untuk membantu pemberantasan korupsi dengan cara mengirimkan calon wakilnya yang kompeten dan kelas berat dari unsur integritas, berani dan jujur. (Gan)