Mantan Bupati Teluk Bintuni Kembali Mangkir dari Panggilan Pengadilan Tipikor

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Kasus pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Sorong dengan anggaran Rp20 miliar masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Sorong. Kali ini Alfons Manibuy, Mantan Bupati Teluk Bintuni dipanggil Jaksa Penuntut Umum untuk kedua kalinya agar hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Manokwari, dengan terdakwa Grandi alias Tri Dian Anugerah, namun yang bersangkutan mangkir dari panggilan tersebut.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Sorong, Indra Timothy, SH., MH, seperti dilansir dari teropongnews.com membenarkan surat panggilan dengan nomor: SP-98/ R.2.11.3/Ft.1/ 09/2020 tanggal 16 September 2020 tersebut.

“Ini merupakan ranah pembuktian di pengadilan, jadi tergantung kebijakan hakim seperti apa. Jika diperintahkan agar Alfons Manibuy harus dihadirka, maka akan kita hadirkan lagi. Karena yang bersangkutan sudah mangkir dari panggilan resmi kami,” ungkap Indra, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (18/10/2020).

Alfons Manibuy bisa menjadi saksi kunci dalam kasus korupsi yang juga menyeret keluarganya sendiri sebagai salah satu kontraktor yang menggarap Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, Yohanes Manibuy, atau kerap dippanggil Anisto, yang pada saat ini sedang maju dalam kontestasi Pilkada Teluk Bintuni sebagai Calon Wakil Bupati.

Atas pembangunan asrama mahasiswa yang bermasalah ini, Kepolisian Resor Kota Sorong telah menetapkan sepuluh tersangka, di antaranya adalah Yohanes Manibuy, atau Anisto.

Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Sorong, merupakan proyek yang menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2008, tahun dimana Alfons Manibuy masih menjabat sebagai Bupati.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Investigasi dan Litbang, Ahdar T, mengungkapkan keheranannya atas perkara yang berlangsung sangat lambat proses penyidikannya ini. 10 nama telah dikantongi oleh Polres Kota Sorong sejak 2017, namun hingga berita ini diturunkan, baru 5 nama yang ditahan oleh pihak kepolisian.

“Ini kasus korupsi yang cukup besar. Negara dirugikan Rp4 miliar berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat,” ujar Ahdar seperti dilansir dari Jawapos.com.

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi membenarkan adanya berkas perkara dengan tersangka Yohanes Manibuy atau Anisto “Ya benar ada pelimpahan berkas perkara ke polda dan di asistensi langsung oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat,” ujar Adam. (Indra DH)