Mantan Wamenkes Ali Ghufron Mukti Dilantik jadi Dirut BPJS Kesehatan

0

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo melantik Ali Ghufron Mukti menjadi Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2021-2026 dan Achmad Yurianto sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, di Jakarta, Senin (22/2/21).

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor37/P Tahun2021 tentang Pengangkatan Keanggotan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan untuk Masa Jabatan Tahun 2021-2026 tanggal 19 Februari 2021.

Dengan demikian, kepemimpinan baru di organisasi Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut resmi berjalan.

“Kami siap meneruskan langkah BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN-KIS. Tak lupa kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Direksi BPJS Kesehatan yang telah purna tugas,” kata ujar Ali Ghufron yang sebelumnua pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan, usai acara pelantikan.

Program JKN-KIS hingga saat ini menjadi top of mind pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena itu, pemanfaatan program terus ditingkatkan. Hal itu sekaligus menunjukkan Progran JKN-KIS sangat dibutuhkan masyarakat.

Banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan Program JKN-KIS. Untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), tercatat 49,2 juta kasus di tahun 2016. Angka itu naik menjadi 69,6 juta kasus pada 2020.

Untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), tercatat 7,6 juta kasus di tahun 2016 dan menjadi 9,03 juta kasus di tahun 2020.

“Ke depan, tentu saja ada dinamika dan tantangan tersendiri dalam mengelola JKN-KIS. Namun kami optimis, lewat kerja keras bersama, kita dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, mencapai target yang ditetapkan serta melakukan penyempurnaan di berbagai aspek,” ujarnya.

Ditambahkan, sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian jajaran direksi baru. Pertama, fokus pada peningkatan kualitas layanan terhadap peserta sesuai customer journey, antara lain mengurai antrean di fasilitas kesehatan serta mempercepat koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan.

Selain juga mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan dan memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.

Untuk membangun ekosistem JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Ekosistem JKN-KIS yang sehat akan tercapai bila masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

“Untuk itu, kami akan melakukan optimalisasi kerja sama lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Ali Gufron menandaskan. (Tri Wahyuni)