Marwan Batubara Sebut Prolegnas RUU EBET Mundur Lagi

0

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, menduga kuat Prolegnas Rancangan Undang-Undamg Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tak jadi di bahas di DPR pada tahun 2022 ini. Artinya pembahasan RUU ini mundur untuk ke empat kalinya setelah ditetapkan masuk Prolegnas pada tahun 2019.

“RUU ini masuk Prolegnas sejak 2019 dan terus menjadi RUU prioritas pada 2020, 2021 dan 2022, dan kemungkinan mundur lagi ke tahjn 2023,” kata Marwan di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Dia menegaskan, RUU ini <span;>harus bebas dari motif dan kepentingan sempit dan merugikan, termasuk dari para penumpang gelap.

“Alasan mundurnya pembahasan RUU ini sangat kuat, t<span;>ernyata draftnya baru disampaikan DPR kepada pemerintah 14 Juni 2022. Pemerintah baru memberi pandangan (termasuk draft Daftar Inventarisasi Masalah,<span;> DIM) atas draft RUU EBET saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR dan DPD RI pada 29 November 2022,” kata Marwan di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Hingga saat ini kata dia, DIM final belum disampaikan kepada DPR. Tampaknya, RUU EBET tid<span;>ak akan dapat ditetapkan pada 2022 ini, dan kembali menjadi RUU prioritas pada 2023.

Diungkapkannya, RUU EBET terdiri dari 14 Bab dan 42 Pasal yang meliputi transisi energi dan peta jalan, sumber EBET,<span;> nuklir, perizinan berusaha, penelitian dan pengemban<span;>gan, harga EBET, dukungan Pemerintah, dana EBET, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pembagian kewenangan, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas, lanjut Marwan, RUU EBET harus menghilangkan ketentuan terkait dengan energi baru, terutama yang masih mengakomodasi penggunaan energi fosil. Ketentuan terkait program gasifikasi batubara (DME) pada dasarnya tidak layak ekonomi, namun coba diseludupkan.

“Patut diduga sebelumnya, program DME telah digunakan (sebagai teaser) untuk memperoleh perpanjangan PKP2B menjadi IUP (dalam revisi UU Minerba No.4/2009) dan ke depan digunakan untuk mengamankan kepentingan bisnis dan menjaga harga saham,” kata Marwan.

Di samping itu, proses gasifikasi batubara justru menghasilkan net emisi GRK lebih besar. Sehingga, program tersebut tidak konsisten dengan target penurunan GRK: ingin mangurangi emsisi CO2/GRK, tapi yang dilakukan justru sebaliknya! Jika tetap ingin diatur, maka langkah paling tepat adalah merevisi UU Minerba dan UU Migas. Juga yang harus diwaspadai: upaya penyeludupan ketentuan untuk menghapus kewajiban DMO batubara (volume dan harga).

Marwan menjelaskan lagi, pemuatan ketentuan tentang pembangkit nuklir mestinya dihilangkan, terutama karena Indonesia telah membentuk UU Ketenaganukliran No.10/1997. Selain itu, terlepas perlunya diversifikasi, praktis PLTN tidak prioritas dan masih lama untuk dibangun.

“Tersedia beragam alternatif energi terbarukan seperti panas bumi, airdan tenaga surya yang semakin murah. Negara dan rakyat tidak boleh kalah oleh “agenda dan promotor” pembangkit PLTN,” ujarnya.

Marwan meminta, meskipun disebutkan telah dihapus dalam pokok bahasan, rakyat harus waspada dan tetap menolak dimasukkannya ketentuan tentang skema power wheeling, pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik PLN oleh IPP. Skema power wheeling akan memberi jalan kepada IPP mengambil porsi bisnis PLN (pelanggan premium), mengurangi kemampuan cross-subsidi antar wilayah, mensubsidi IPP dan menambah cadangan.

“Prinsipnya, skema ini hanya akan menguntungkan para investor/IPP, atas nama dan alasan absurd, namun di sisi lain akan sangat merugikan negara/APBN, BUMN/PLN dan juga rakyat konsumen listrik,” kata dia. (Pram)