Masyarakat Diingatkan, Resistensi Antimikroba Ancam Indonesia!

0

JAKARTA (Suara Karya): Resistensi antimikroba (AMR) menjadi ancaman kesehatan masyarakat, tak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Untuk itu, pentingnya respon berbasis ‘One Health’ yang mencakup manusia, hewan, tanaman dan lingkungan.

“Saat ini kematian akibat resistensi antimikroba mencapai 700 ribu orang per tahun. Diprediksi jumlahnya mencapai 10 juta orang di seluruh dunia pada 2050,” kata Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kalsum Komaryani dalam Pekan Antimikroba Resisten secara virtual, Kamis (18/11/21).

Kalsum menambahkan, distribusi kasus terbanyak berada di Asia sebanyak 4,7 juta dan di Afrika mencapai 4,1 juta. Sisanya tersebar di Australia, Eropa dan Amerika.

“AMR menimbulkan ancaman kesehatan bagi populasi di seluruh dunia. Tumbuhnya perdagangan dan perjalanan global, membuat mikroorganisme yang resisten dapat menyebar sangat cepat sehingga tidak ada negara yang aman,” ujarnya.

Penyebab resistensi antimikroba ditinjau dari segi kesehatan mulai dari tak adanya indikasi dalam penggunaan antimikroba, indikasi tidak tepat, pemilihan antimikroba tidak tepat, dan dosis tidak tepat.

Bahaya resistensi antimikroba berkaitan erat dengan perilaku pencegahan dan pengobatan, sistem keamanan produksi pangan dan lingkungan. Karena itu pendekatan ‘One Health” diperlukan untuk mengatasi kompleksitas pengendalian kejadian resistensi antimikroba.

Dalam perkembangan kesehatan global saat ini, kejadian resistensi antimikroba tak lagi hanya dilihat sebagai masalah yang berdiri sendiri, tetapi juga sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan (termasuk perikanan dan akuakultur), rantai makanan, pertanian dan sektor lingkungan.

Dijelaskan, strategi pengendalian resistensi antimikroba sudah dilakukan di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait resistensi antimikroba, melakukan peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans.

“Saat ini ada 20 rumah sakit yang terpilih untuk melakukan surveilans antimikroba yang terdiri dari rumah sakit umum pemerintah pusat dan RSUD,” ujarnya.

Selain itu, upaya lainnya berupa pengurangan infeksi melalui sanitasi hygiene, optimalisasi pengawasan dan penerapan sanksi jika peredaran dan penggunaan antimikroba yan tidak sesuai standar, serta peningkatan investasi melalui penemuan obat, metode diagnostic dan vaksin baru.

Sektor perikanan dan budidaya pun rentan berisiko terjadi resistensi antimikroba. Hal itu dikemukakan Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu.

“Untuk bisa memelihara ikan, udang dan komoditas lainnya dibutuhkan upaya untuk menjaga kesehatannya. Hal itu belum bisa lepas dari penggunaan obat, baik yang bersifat herbal maupun kimiawi,” tuturnya.

Salah satu antimikrobial yang sering digunakan adalah antibiotik. Untuk itu, masyarakat diingatkan untuk mengendalikan penggunaan supaya lebih bijak, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Dampak penggunaan antimikroba yang tidak terkendali, lalu dilepas ke alam atau lingkungan, maka hal itu akan berpengaruh secara tidak langsung. Kami selalu ingatkan agar pembudidaya tetap bijak dalam menggunakan antibiotik,” ucap Haeru.

Pengendalian AMR di bidang hewan juga perlu diperhatikan. Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin mengatakan Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan berbagai regulasi pengendalian di sektor kesehatan hewan.

Secara tegas pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada pasal 51 ayat 3 disebutkan setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Selain itu, Permentan nomor 14 tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan pada pasal 4 disebutkan obat hewan berpotensi membahayakan kesehatan manusia, sehingga dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

“Kami juga telah melakukan surveilans pada populasi umum unggas broiler, survei di provinsi sumber produksi unggas broiler dan pengembangan sistem surveilans AMR pada bakteri patogen unggas petelur,” katanya.

Untuk itu, menurut Nuryani, perlu diperkuat pengawasan bersama. Pada rantai distribusi antimikroba dari produsen sampai dengan konsumen harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan antimikroba.

Sayangnya, penemuan obat untuk untuk resistensi antimikroba masih jarang ditemukan. Perwakilan Badan Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia, Benyamin Sihombing mengatakan, hasil laporan WHO 2020 mengidentifikasi dari 26 kandidat antibiotik yang dalam pengembangan klinis untuk 8 patogen prioritas dunia, ternyata baru ada dua kandidat untuk multidrug-resistant.

“Padahal kita menargetkan 8 patogen, tetapi hanya 2 yang berhasil. Ini artinya, kecepatan munculnya resistensi antimikroba itu jauh melebihi penemuan antibiotik baru yang ampuh,” ujar Benyamin.

Perwakilan WHO untuk Indonesia lainnya, Paranietharan menuturkan, resistansi antimikroba adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang paling mendesak.

“Berbeda dengan pandemi covid-19, AMR bukanlah krisis yang tidak terduga. Karena kita sudah tahu bagaimana cara pencegahannya. Kita harus meningkatkan pencegahan dan pengendalian infeksi dan WASH (air, sanitasi, dan higiene),” ujarnya.

Selain itu, perlu dilakukan upaya promosi penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab. Kapasitas laboratorium untuk surveilans harus ditingkatkan. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor maupun kerangka regulasinya.

Ditambahkan, WHO bersama FAO (Food and Agriculture Organization) dan OIE (World Organization for Animal Health) bersama negara-negara lain sudah menyusun rencana aksi global sejak 2015 sengan pendekatan multi sektor atau pendekatan One Health.

Ada 5 strategi utama bagaimana negara-negara dapat melakukan pengendalian AMR dan mitigasi dampaknya, yakni peningkatan kesadaran terhadap AMR, surveilans, pencegahan infeksi, penatagunaan antimikroba, serta riset dan pengembangan.

Sementara itu, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau FAO senantiasa mendukung Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam mengendalikan AMR, sebagaimana tertuang dalam rencana aksi nasional.

“Kami berharap semua pihak ikut mempromosikan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab dalam sistem pertanian pangan, melalui kebijakan dan edukasi publik yang efektif,” kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. (Tri Wahyuni)