Mekanisme Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN akan Dievaluasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan melakukan evaluasi mekanisme pemanfaatan dana kapitasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu dilakukan untuk mengoptimalisasikan program yang telah berlangsung selama 5 tahun.

“Lewat evaluasi ini, kita bisa tahu apakah dana yang dikeluarkan untuk kapitasi itu sebanding dengan hasilnya, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan,” kata Dirut BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, Fachmi Idris dalam Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk ‘Penguatan Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP) Melalui Efektivitas Penggunaan Dana Kapitasi’ di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/8/2019).

Kegiatan FGD dihadiri anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis, Anggota DPR Komisi XI Amir Uskara, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Puskesmas se Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas terkait.

Fachmi mengakui, penguatan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi tantangan dalam pengelolaan program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat). Karena hingga kini FKTP belum mengambil perannya sebagai ‘gatekeeper’ yang mengendalikan rujukan.

“Jika rujukan terkendali, hal itu akan mengurangi distribusi peserta ke rumah sakit. Maka pembiayaan pun akan lebih efisien,” ujar Fachmi.

Ditambahkan, FKTP seharusnya berperan aktif dalam penguatan promotif dan preventif, menjaga peserta lebih sehat, sehingga pembiayaan yang selama ini dikucurkan ke FKTP bisa lebih optimal.

“Agar dana kapitasi lebih akuntabel, pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan beberapa ketentuan dasar terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi,” ucapnya.

Peraturan itu, lanjut Fachmi, dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Selain itu, juga ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

“Seluruh pemangku kepentingan wajib memahami dan saling mendukung dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut. Sehingga terwujud pelayanan kesehatan berkualitas di Puskesmas,” katanya.

Salah satu upaya penguatan peran FKTP, yaitu diterapkan metode untuk meningkatkan efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP). Implementasi KBKP secara teknis diatur dalam Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor HK.01.08/III/980/2017 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam sistem ini, menurut Fachmi, besarnya biaya kapitasi dibayarkan sesuai dengan hasil capaian indikator performa yang ditetapkan. Ada 3 indikator performa yang dinilai yakni angka kontak, rasio rujukan non spesialistik (RNS) dan rasio peserta Prolanis berkunjung ke FKTP.

“Dari pengalaman 5 tahun mengelola JKN, ada beberapa hal yang harus dibenahi agar program lebih optimal. Hasil masukan dari BPK dan BPKP terkait pemanfaatan kapitasi di Puskesmas akan jadi evaluasi bersama,” katanya.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis pada kesempatan itu menyatakan, optimalisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan bisa dilakukan, salah satunya dengan mekanisme reward and punishment.

“Konsep reward and punishment perlu dilakukan untuk mendorong setiap peran tenaga kesehatan meningkatkan kualitas layanan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan DPR akan memantau penuh penggunaan dana pelayanan kesehatan. “DPR mendorong pemerintah untuk segera memberi solusi pembiayaan Program JKN-KIS sesuai dengan regulasi, baik itu suntikan dana maupun penyesuaian iuran,” kata Amir menandaskan. (Tri Wahyuni)