JAKARTA (Suara Karya): Forum Alumni HMI-Wati (Forhati), sebuah organisasi pengkaderan perempuan di Indonesia, bertekad meningkatkan kualitas, intelektualitas dan profesionalitas kaum perempuan melalui pendidikan demokrasi. Hal itulah yang menjadi dasar didirikannya Sekolah Demokrasi Insan Cita (SDIC) oleh Forhati, dalam rangka mencetak kepemimpinan kaum perempuan di Indonesia.
“Sekolah Demokrasi Insan Cita, merupakan program pendidikan dan pelatihan yang memusatkan perhatian kepada peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan untuk Indonesia yang merasa bertanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara,” ujar Koordinator Majelis Nasional Forhati, Hanifah Husein, pada pembukaan sekolah Demokrasi Insan Cita, di Jakarta, Rabu (26/9).
Dia menambahkan, melalui Sekolah Demokrasi Insan Cita, pihaknya ingin menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bertanggung jawab di seluruh lapangan kehidupan baik dunia politik, ekonomi, sosial, birokrasi maupun bisnis.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua Presidium Kahmi, Viva Yoga Mauladi, mantan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, Sekjen Forhati Jumrana Salikki, Kepala Sekolah Sekolah Demokrasi Insan Cita, Inna Mukkodas dan sejumlah undangan lainnya.
Dikatakan Hanifah, program Sekolah Demokrasi Insan Cita adalah menempa diri siswa untuk sungguh-sungguh menjadi insan akademis pencipta pengabdi bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
“Hari ini, Forhati memulai langkah melakukan program Sekolah Demokrasi untuk para calon anggota legislatif yang titik beratnya pada politik. Melalui program ini, Porhati memfasilitasi dan mengkatalisasi anggota Forhati yang berkontestasi di ajang pemilihan anggota legislatif. Jadi tidak sekedar memenangkan kontestasi dan memenuhi kuota perempuan di lembaga legislatif dan partai politik,” katanya menambahkan.
Lebih dari itu, ujar dia, Forhati juga mengemban misi menyiapkan perempuan politisi, negarawan, anggota legislatif yang mau dan mampu memainkan peran strategis dan memperjuangkan hak-hak seluruh rakyat, termasuk kaum perempuan untuk mencapai kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan yang berdaulat adil serta makmur
Menurut Hanifah, Forhati mengambil inisiatif menyelenggarakan program ini dengan visi menempatkan posisi kaum perempuan, khususnya anggota Forhati sebagai subjek dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
“Sekurang-kurangnya satu dasawarsa ke depan, anggota Forhati yang berkiprah di dunia politik, khususnya parlemen, baik DPRD kabupaten dan kota, DPD provinsi, DPR RI dan DPD RI sudah mampu memainkan fungsi legislasi, budgeting dan kontrol yang berdampak langsung kepada peningkatan kedaulatan dan kemakmuran rakyat,” katanya.
Dengan cara itu, anggota Forhati dapat menegaskan posisi dirinya secara jelas di tengah dinamika perubahan zaman, sekurang-kurangnya menjadi bagian utama penggerak transformasi demokrasi, sehingga dunia politik praktis di Indonesia tidak lagi terjebak oleh pragmatisme, apalagi terperosok ke dalam politik transaksional yang menghambat proses konsolidasi demokrasi
“Akibat fatal pragmatisme semakin jauh jarak rakyat dengan cita-cita kemerdekaan, dengan tujuan hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan, yang tidak kalah pentingnya terbebas dari malapetaka,” ujar Hanifah. (Gan)
