Membangun Ekosistem JKN, Pemerintah Terbitkan Perpres 64 Tahun 2020

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (suarakarya.co.id/net)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai upaya untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sehat, berkesinambungan, dan berkeadilan.

Ini Perpres ke-64 dilansir Presiden tahun ini, merupakan perpres yang mencakup penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan JKN secara lebih komprehensif dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Pemerintah melakukan upaya terbaik dalam perbaikan pelayanan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik dan suistainable kepada seluruh masyarakat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui rilis yang diterima Suara Karya di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Airlangga mengatakan, penetapan Perpres 64/2020 ini sebagai kebijakan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara komprehensif dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020, yang memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

“Intinya perlu perbaikan sistem, manajemen, dan pelayanan secara holistik dari hulu ke hilir, dalam upaya melakukan reformasi JKN,” ucapnya menambahkan bahwa implementasi perpres ini dilakukan bertahap. Tahun ini, berkomitmen untuk membantu masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah, melalui pengaturan tarif yang disetorkan kepada Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS).

Dijelaskan mengenai kepesertaannya, untuk Kelas 3 terdapat 21,6 juta pekerja mandiri (PBPU) dan bukan pekerja, membayar iuran sebesar Rp25.500,-/orang/bulan. Artinya, iuran tidak naik sesuai putusan Mahkamah Agung. Ini lebih rendah dari iuran untuk orang miskin sebesar Rp42 ribu/orang/bulan). Negara memberi subsidi sebesar Rp16.500,-/orang/bulan yakni dari selisih Rp42 ribu dikurangi Rp25.500, dengan pemberian subsidi sampai Desember 2020.

“Jadi diberikan relaksasi dan keringanan dimana gap antara Rp42.000,- dengan Rp25.500,- atau sebesar Rp16.500,- dibayarkan oleh negara dan telah dimasukkan dalam anggaran 2020,” jelas Airlangga.

Dia mengatakan, ketentuan penyesuaian besaran Iuran ini diberlakukan mulai 1 Juli 2020, atas semangat gotong royong yang menjadi prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Melalui prinsip gotong-royong, JKN dapat menumbuhkan keadilan sosial dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Saat ini tercatat sebanyak 132,6 juta orang miskin dan tidak mampu adalah peserta JKN secara gratis yang mendapatkan layanan setara Kelas 3 dan iuran sebesar Rp42 ribu/orang/bulan. Iuran tersebut ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN untuk penerima bantuan iuran (PBI) sebesar 96,6 juta orang, dan APBD sebesar 36 juta orang oleh Pemerintah Daerah.

Sementara, mulai 1 Juli 2020 iuran peserta PBPU dan BP Kelas 1 disesuaikan menjadi Rp150 ribu/orang/bulan. Iuran peserta PBPU dan BP Kelas 2 sebesar Rp100 ribu/orang/bulan.

“Iuran ini masih jauh di bawah perhitungan aktuaria. Artinya, peserta Kelas 1 maupun Kelas 2 masih dibantu oleh segmen kepesertaan yang lain. Peserta yang tidak mampu membayar layanan kesehatan Kelas 1 dan Kelas 2 dapat berpindah ke Kelas 3 yang hanya membayar Rp25.500,-/orang/bulan, yaitu tarif yang jauh lebih murah dari tarif untuk orang miskin sebesar Rp42.000,- yang dibayar oleh negara,” ungkap Menko Perekonomian.

Terkait situasi pandemi Covid-19 saat ini Airlangga mengemukakan, peserta JKN yang menunggak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan hanya melunasi tunggakan iurannya selama enam bulan, turun dari keharusan pelunasan 24 bulan. “Sisa tunggakan yang belum terbayar, diberi kelonggaran sampai dengan tahun 2021,” ucapnya.

Selain itu, pembayaran denda atas pelayanan adalah sebesar 5% dari perkiraan paket Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Namun sebagai bentuk dukungan di masa pandemi Covid-19, untuk 2020 hanya dikenakan denda sebesar 2,5%.

Airlangga menjelaskan, Perpres 64/2020 ini juga mengatur besaran iuran untuk setiap segmen kepesertaan akan ditinjau paling lama dua tahun sekali menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.

“Tentunya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi di bidang kesehatan, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Pengusulannya oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden RI,” kata Airlangga. (Indra)