Menag Sampaikan 10 Poin Penting Terkait Penyelenggaraan Haji 1443/2022

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan 10 poin terkait penyelenggaran ibadah haji tahun 1443 H/2022 M.

Hal itu disampaikan Menag dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI tentang Persiapan Pelayanan dan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443/2022, pada Rabu (16/2/22).

Pria yang akrab dipanggil Gusmen itu mengikuti rapat kerja tersebut secara daring dari Rembang. Hadir secara luring di gedung DPR RI, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief beserta jajarannya.

Gusmen menegaskan, kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. “Sampai dengan saat ini, saya belum dapat kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M,” ucapnya.

Kedua, salah satu tahapan persiapan adalah adanya penandatanganan kerja sama (MoU) tentang penyelenggaraan ibadah haji. Karena untuk mendapat kuota haji, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi.

“Sampai saat ini kami juga belum dapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M,” ucap Gusmen.

Ketiga, pengisian kuota haji dan jemaah yang diberangkatkan, jika tahun ini ada pemberangkatan. Pengisian kuota itu berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2019.

“Jemaah haji yang akan berangkat tahun ini adalah mereka yang berhak berangkat pada tahun ini,” kata Gusmen.

Keempat, skenario penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat hingga saat ini wabah covid-19 belum berakhir, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dengan tiga opsi.

“Tiga opsi itu adalah kuota penuh, kuota terbatas dan tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali. Pemerintah saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama, yaitu kuota penuh,” ujarnya.

Kelima, waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai perkiraan jadwal, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji tahun 1443 H/2022 M direncanakan berangkat pada 4 Dzulqa’dah 1443 H/5 Juni 2022 M.

“Kondisi ini menunjukkan waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M hanya berkisar 3 bulan 15 hari,” tuturnya.

Keenam, pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menag telah membentuk Tim Penyediaan Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi bagi jemaah haji di Arab Saudi. “Insya Allah, dalam waktu dekat tim tersebut segera berangkat ke Arab Saudi untuk persiapan layanan di Arab Saudi,” ujarnya.

Ketujuh, Kementerian Agama terus melakukan peningkatan pelayanan di embarkasi. Antara lain peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji, perekaman data biometrik jemaah, dan pelayanan barang bawaan jemaah di embarkasi.

Kedelapan, Kementerian Agama akan memberi insentif Kepala Regu (Karu) dan Kepala Rombongan (Karom). Hal itu untuk memberi semangat kepada jemaah haji yang mendapat tugas tambahan sebagai Karu dan Karom.

“Kepada jemaah itu diberi insentif Karu sebesar Rp750 ribu dan Karom sebesar Rp1.250 ribu per orang,” kata Gusmen.

Kesembilan, pembinaan jemaah haji di dalam negeri dan luar negeri. Pihaknya telah menyusun buku Panduan Manasik Haji di Masa Pandemi dan Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Tahun 1443 H/2022 M.

Pembinaan Jemaah Haji di dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA Kecamatan dan Kantor kemenag Kab/Kota.

Manasik di tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak 6 kali untuk Jawa dan 8 kali untuk diluar Jawa. Adapun manasik di tingkat Kantor kemenag dilakukan sebanyak 2 kali. Selain manasik, jemaah haji juga dibekali buku panduan manasik haji.

Pembinaan jemaah haji di luar negeri dilakukan dalam bentuk badal haji bagi jemaah yang meninggal sebelum waktu wukuf dan jemaah sakit yang tidak dapat melakukan safari wukuf.

Kesepuluh, mitigasi penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M. Mitigasi dilakukan dengan 3 langkah. Pertama, berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapat informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 1443H/2022M.

Kedua, melakukan integrasi Siskohat dengan aplikasi Peduli Lindungi, serta aplikasi Tawakkalna, sehingga identifikasi atas status vaksinasi jemaah haji dapat dilakukan dengan mudah.

Ketiga, penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun Arab Saudi. (Tri Wahyuni)