Mendagri Minta IPDN Susun Grand Design

0
LANTIK PEJABAT IPDN - Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo melantik sejumlah pejabat di lingkungan IPDN. Dalam sambutan tertulisnya, Mendagri minta IPDN membuat grand design untuk arah perkembangan IPDN. (Ist)

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), khususnya IPDN Jatinangor, IPDN Papua dan IPDN Nusa Tenggara Barat, membuat grand design atau perencanaan pendidikan ke depan.

Grand design bisa dibuat dalam jangka waktu lima tahun dan dalam jangka panjang. Dengan begitu tolak ukur keberhasilan sekaligus progress kemajuannya akan kelihatan sekaligus terevaluasi. Hal ini penting dilakukan agar terketahui mau dibawa ke mana IPDN ke depan.

“Segera dibuat grand design untuk jangka lima tahun ke depan atau bahkan jangka panjang, IPDN itu mau dibawa ke mana. Apakah IPDN sekadar memenuhi kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara), apakah IPDN akan mampu menjadi tiang penyangga republik ini di masa yang akan datang,” kata Mendagri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Sabtu (9/6) saat acara pelantikan sembilan pejabat IPDN, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Hadir dalam acara pelantikan itu Rektor IPDN Ermaya Suradinata, Kapuspen Kemendagri Bahtiar serta pejabat di lingkungan IPDN dan Setjen Kemendagri.

Mendagri menekankan, IPDN ke depan harus melakukan berbagai terobosan. Praja atau kader-kader pemerintah dari Kampus Pelopor Revolusi Mental juga harus dididik agar mempunyai jiwa yang visioner. Jangan hanya mengejar pelantikan.

“Ini bahaya bagi IPDN dan Kemendagri. Nanti masyarakat kita homogen dan semua ilmu tidak bisa dicukupi dari IPDN. Kita butuh sarjana hukum, baik pidana, perdata, kita butuh IT, tenaga teknis insinyur dan sebagainya,” kata Mendagri.

Ia juga mengingatkan IPDN harus dikembangkan kompetensinya. Mendagri mengakui tingkat loyalitas, dedikasi dan tingkat kedisiplinan praja IPDN hebat-hebat. Namun, jika dikaitkan dengan kompetensi masih kurang.

“Kekurangan ini sebenarnya bukan karena praja IPDN tidak mampu, namun karena pembekalan atau pendidikan di IPDN masih kurang komprehensip,” ujar Mendagri.

Di sisi lain, Kemendagri bangga banyak kementerian dan lembaga non kementerian yang membutuhkan praja IPDN. Termasuk dari lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak lupa, kepada pejabat yang dilantik agar dalam pengelolaan keuangan harus berhati-hati dan taat asas.

“Saya minta IPDN, pengajar ada satu-kesatuan, rasa saling memiliki dan rasa mengembangkan, tidak ada persaingan yang tidak proporsional,” harap Mendagri.

Sembilan pejabat yang dilantik adalah empat pejabat struktural akademik, tiga pejabat administrator dan dua pejabat pengawas di lingkungan IPDN.

Untuk empat jabatan struktural akademik, masing-masing David E Mayor sebagai Direktur IPDN Kampus Papua, Ulmi Listianingsih sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Perdesaan pada Lembaga Pengabdian Masyarakat, Sri Hartati sebagai Direktur IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat dan Dyah Poespita sebagai Kepala Pusat Penelitian Keuangan Daerah pada Lembaga Penelitian.

Tiga jabatan administrator, yakni Karolina RS Wenggi sebagai Kabag Administrasi Akademik dan Kerja Sama IPDN Kampus Papua, Gumilar Mulyana sebagai Kabag Tata Usaha pada IPDN Kampus Papua dan Naaman Marthinus Jalesy sebagai Kabag Administrasi Keprajaan pada Kampus IPDN Papua.

Sedangkan dua pejabat pengawas adalah Arie Johanes Lapian sebagai Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha IPDN Kampus Papua dan Parino Eko Saputro sebagai Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Bagian Tata Usaha IPDN Kampus Papua. (Victor AS)