Mendikbud Hapus UN, Siapkan Model Penilaian Baru

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menetapkan 4 pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Salah satu kebijakannya terbilang kontroversial, yaitu penghapusan Ujian Nasional (UN).

“Jadi tahun depan adalah pelaksanaan UN yang terakhir. Karena mulai 2021, model penilaian siswa akan dibuat beda,” kata Nadiem dalam acara peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12/19).

Penghapusan UN merupakan satu dari 4 pokok kebijakan yang akan dijalankan Nadiem dalam 5 tahun kedepan. Tiga pokok kebijakan pendidikan lainnya adalah penerapan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem Zonasi.

Penilaian terhadap siswa, lanjut Nadiem, nantinya akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Penilaian itu mencakup kemampuan bernalar siswa menggunakan bahasa (literasi) dan matematika (numerasi), serta penguatan pendidikan karakter.

“Ujian justru dilakukan oleh siswa yang ada di tengah jenjang sekolah, bukan akhir. Mereka adalah siswa kelas 4, 8 dan 11. Hasilnya untuk mendorong guru dan sekolah agar memperbaiki mutu pembelajaran di kelas.

“Hasil ujian tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya, apalagi jadi salah satu syarat kelulusan. Tes itu lebih ke pemetaan kompetensi siswa. Arah kebijakannya mengacu pada praktik baik (best practices) di level internasional seperti PISA atau TIMSS,” tutur Nadiem.

Terkait USBN, mantan Bos Gojek itu menjelaskan, ujian akan dilakukan mulai 2020. USBN bukanlah penentu kelulusan siswa, melainkan penilaian kompetensi siswa. Ujian dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya).

Dengan demikian, menurut Nadiem, guru dan sekolah dapat lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah.

Untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemdikbud akan menyederhanakan dengan cara memangkas beberapa komponen. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen atau penilaian. “Penulisan RPP dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga guru punya banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” ujar Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Nadiem mengatakan, Kemdikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Hal itu untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujarnya.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” kata Mendikbud berpesan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberi apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar”.

“Kami dukung inisiatif Mendikbud Nadiem mengangkat gagasan itu. Sehingga guru bisa lebih fokus pada pembelajaran, dan siswa bisa lebih banyak belajar. Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” kata Muhadjir menandaskan. (Tri Wahyuni)