Mendikbud Keluarkan Peraturan Keringanan UKT, Kampus Diminta Patuh

0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan aturan tentang uang kuliah tunggal (UKT) dan dana bantuan untuk perguruan tinggi, terutama PTS. Hal itu dilakukan untuk meringankan ekonomi keluarga di masa pandemi corona virus disease (covid-19).

“Kebijakan tentang UKT diatur dalam Permendikbud No 25 Tahun 2020. Ini adalah peraturan tertinggi di lingkup kementerian, karena itu saya minta perguruan tinggi mematuhinya,” kata Nadiem dalam keterangan pers yang digelar secara daring, Jumat (19/6/20).

Sebenarnya ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan Mendikbud Nadiem Makarim dengan media kali ini. Pertama, kebijakan terkait penyesuaian UKT. Kedua, dana bantuan hingga Rp1 triliun untuk perguruan tinggi, terutama PTS terdampak pandemi. Ketiga, kebijakan BOS (Biaya Operasional Sekolah) Affirmasi untuk sekolah negeri dan swasta.

“Untuk swasta, pemerintah tak bisa intervensi terlalu dalam. Karena, upaya yang bisa kita lakukan adalah pemberian dana yang diharapkan dapat membantu biaya operasional kampus maupun sekolah yang terdampak selama pandemi covid-19,” ujarnya.

Disebutkan, perguruan tinggi kini dapat melakukan penyesuaian UKT secara eksplisit untuk para mahasiswa yang keluarganya terdampak pandemi. Untuk mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau tidak mengambil kredit sama sekali pada semester mendatang karena sedang menunggu masa kelulusan, tidak wajib membayar UKT.

“Kebijakan itu diambil atas kesepakatan Majelis Rektor PTN pada 22 April 2020 lalu,” kata Nadiem menegaskan.

Ditambahkan, mahasiswa di masa akhir kuliah dimana hanya mengambil 6 Satuan Kredit Semester (SKS) atau dibawahnya, dikenakan biaya maksimal 50 persen dari UKT. Kebijakan itu berlaku untuk mahasiswa semester 9 pada program sarjana dan sarjana terapan atau semester 7 untuk mahasiswa program diploma.

“Keringanan biaya UKT itu diberikan agar kuliah bisa lanjut selama pandemi. Kampus juga harus memberi fleksibilitas waktu pembayaran UKT dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa,” kata Nadiem yang berharap kampus memberi bantuan pulsa internet untuk kuliah daring.

Ditanya soal besaran keringanan UKT yang bisa diterapkan oleh kampus, Nadiem mengatakan, hal itu merupakan kewenangan masing-masing perguruan tinggi.

“Saya ingin memberi apresiasi kepada sejumlah PTN yang sudah bergerak lebih dulu dalam menerapkan relaksasi UKT di perguruan tingginya masing-masing,” kata Nadiem seraya menyebut nama kampus itu diantaranya UGM, IPB, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Negeri Yogyakarta. (Tri Wahyuni)