JAKARTA (Suara Karya): Program Sekolah Penggerak adalah kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan pemerintah daerah. Intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari persiapan SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi hingga pendampingan.
“Komitmen Pemda adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan Program Sekolah Penggerak,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam acara peluncuran Merdeka Belajar (MB) Episode 7: Program Sekolah Penggerak yang digelar virtual, Senin (1/2/2021).
Ditegaskan, ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta. Pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran, kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.
Tujuan besar program Sekolah Penggerak adalah terintegrasi sekolah dalam ekosistem. Secara bertahap, seluruh sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak.
“Di sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, karena kami tidak mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” tutur Mendikbud menegaskan.
Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tak bisa dipisahkan. Pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris. Unit pelaksana teknis (UPT) di masing masing provinsi akan memberi pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak.
“UPT Kemdikbud di masing-masing provinsi akan memberi pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, hingga mencari solusi jika terjadi kendala di lapangan,” ujarnya.
Kedua, penguatan SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan Kemdikbud.
Tahap ketiga adalah pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya.
Keempat, disebutkan, perencanaan berbasis data yang menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah. Hal itu dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Kelima adalah digitalisasi sekolah mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi.dan pendekatan yang disesuaikan.
Ditambahkan, Program Sekolah Penggerak akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Pada akhirnya, seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak.
“Pada tahun ajaran 2021/2022, program Sekolah Penggerak akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota. Tahun berikutnya, Jumlah satuan pendidikan ditingkatkan menjadi 10.000 sekolah di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota.
“Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah satuan pendidikan yang dilibatkan menjadi 20.000 sekolah di 34 provinsi dan 514 kab/kota. Tahun berikutnya, jumlahnya ditingkatkan lagi hingga 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak,” ucap Mendikbud.
Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah untuk semua jenjang pendidikan, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa (SLB).
Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/. Informasi tentang Program Sekolah Penggerak dapat dilihat di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak.*