Mendikbud Luncurkan Kebijakan Merdeka Belajar untuk Pendidikan Tinggi

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan empat kebijakan Merdeka Belajar untuk pendidikan tinggi (dikti). Kebijakan itu disebut Kampus Merdeka.

“Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah,” kata Mendikbud dalam peluncuran Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/20).

Nadiem menjelaskan, Kampus Merdeka akan diterapkan dalam waktu segera. Karena kebijakan itu tak butuh regulasi tambahan, sehingga tak perlu mengubah peraturan yang ada. “Jika ekosistemnya siap, kebijakan itu bisa langsung diterapkan,” tuturnya.

Kebijakan pertama dari Kampus Merdeka adalah pemberian otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk pembukaan program studi (prodi) baru. Otonomi itu hanya berlaku bagi kampus berakreditasi A dan B dan, sedangkan prodi baru yang dipilih harus diluar bidang kesehatan dan pendidikan.

“Syaratnya mudah, cukup buktikan kalau ada kerja sama dengan 4 lembaga, yaitu perusahaan kelas dunia, perusahaan nirlaba (NGO) kelas dunia, kampus dengan rangking 100 dunia versi QS, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak perlu repot dengan urusan perizinan, cukup lapor saja ke Kemdikbud,” tutur Nadiem.

Ditambahkan, prodi baru tersebut secara otomatis mendapat akreditasi C. Kerja sama dengan 4 lembaga itu mencakup antara lain, penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Untuk magang, waktunya dibuat hingga 6 bulan. Jadi mahasiswa bisa belajar kerja lebih baik.

“Kemdikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Pelacakan jejak alumni (tracer study) juga wajib dilakukan untuk evaluasi. Kampus wajib memastikan hal itu diterapkan,” katanya.

Kebijakan kedua terkait re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Termasuk prodi yang siap naik peringkat. Akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun, namun pembaharuan nantinya diberlakukan secara otomatis.

Disebutkan, pengajuan re-akreditasi lembaga dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah akreditasi terakhir. Untuk perguruan tinggi berakreditasi B dan C, bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun.

“Nantinya, akreditasi A akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapat akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui Kemdikbud nantinya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri,” ujarnya.

Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas, yang dibuktikan lewat pengaduan masyarakat disertai bukti yang konkret. Selain bukti adanya penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari perguruan tinggi tersebut.

Kebijakan ketiga adalah kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemdikbud akan mempermudah peningkatan status tersebut, tanpa terikat status akreditasi.

Ditanya perubahan status PTN BH akan berdampak pada kenaikan biaya kuliah, Nadiem mengatakan, hal itu tak terelakkan. Status PTN BH diperlukan kampus untuk kemudahan dalam menjalin kerja sama dan pengelolaan keuangan.

Kebijakan Kampus Merdeka keempat adalah memberi hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampus selama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester (SKS).

“Mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain dalam kampus sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Itu tidak berlaku untuk prodi kesehatan,” ujarnya.

Saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas masih terbilang sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa dalam mencari pengalaman baru. Alasannya, kegiatan semacam pertukaran pelajar atau praktik kerja akan menunda kelulusan mahasiswa.

Ada perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai ‘jam kegiatan’, bukan lagi ‘jam belajar’. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan kampus. Daftar kegiatan yang ditentukan pemerintah dan harus disetujui rektor,” kata Mendikbud.

Ditegaskan, paket kebijakan Kampus Merdeka merupakan langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. “Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Akan ada beberapa matriks yang digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” ucap Nadiem menandaskan. (Tri Wahyuni)