Mendikbud: Sekolah Dibuka Kembali Januari 2021

0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Demilian dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dalam acara pengumuman SKB Empat Menteri yang digelar secara virtual, Jumat (20/11/20).

Dalam SKB tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberi penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling memahami kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerahnya.

Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka itu berlaku mulai semester genap tahun akademik 2020/2021, yaitu Januari 2021.

Penyesuaian kebijakan itu diambil, menurut Nadiem, sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, masukan dari kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan bidang pendidikan.

“Meski pembelajaran jarak jauh terlaksana dengan baik, tetapi terlalu berada di rumah akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Selain tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tak terdeteksi
Semua itu menjadi pertimbangan untuk pembukaan sekolah,” ujarnya.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan. “Pengambilan kebijakan itu harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,” ucapnya.

Nadiem menegaskan, keputusan pemerintah pusat dilakukan berdasarkan permintaan daerah. “Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah,” katanya.

Kendati kewenangan itu diberikan, Nadiem mengingatkan bahwa pandemi covid-19 belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Pemerintah daerah diminta menimbang situasi pandemi secara matang, sebelum memberi izin pembelajaran tatap muka,” katanya.

Mendikbud kembali menegaskan, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19 tak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Meski pemda diberi kewenangan penuh, lanjut Mendikbud, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.

“Orangtua juga memiliki hak untuk menentukan. Jika ada orangtua yang tak setuju pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” tuturnya. (Tri Wahyuni)